SURABAYA (RadarJatim.id) — Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan kepada seluruh bupati/walikota di wilayahnya untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Hal tersebut disampaikan Khofifah dalam Rakor bersama bupati dan walikota se-Jatim secara virtual di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (21/3/2022).
Dalam rapat afirmasi Bangga Buatan Indonesia itu, Khofifah meminta seluruh kepala daerah di Jatim mengoptimalkan potensi Rp 26,8 triliun belanja pengadaan barang dan jasa, dialokasikan untuk UMKM dan Produk Dalam Negeri.
Disampaikan Khofifah, ada target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Gerakan Nasional BBI dalam bentuk pengadaan barang dan jasa dengan total belanja sebesar Rp 400 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 200 triliun diharapkan disumbang dari anggaran APBD se-Indonesia.
“Jatim berkomitmen mendukung Gerakan Nasional BBI. Kami di Jatim berupaya untuk merealisasikan dan mengimplementasikan bersama seluruh kepala daerah di Jatim agar memaksimalkan pengadaan barang dan jasa menggunakan produk UMKM dan Koperasi,” tegas dia.
Sebagai wujud implementasi dukungan Gerakan Nasional BBI, Khofifah meminta seluruh bupati dan walikota di Jatim untuk mengalokasikan minimal 40% pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD dilakukan dengan membelanjakan produk dalam negeri, khususnya produk UMKM dan koperasi.
“Kita sudah menyusun rencana aksi untuk memastikan komitmen Gerakan Nasional BBI di Jatim. Pertama, kepala daerah segera menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN),” ungkapnya.
“Kedua, kepala daerah memastikan minimal 40% alokasi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD menggunakan produk dalam negeri serta Koperasi dan UMKM (K-UMKM), dan telah masuk dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) paling akhir 31 Maret 2022,” tambah Khofifah.
Dan yang ketiga, KPA dan PPK di masing-masing perangkat daerah harus menggunakan produk dalam negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis. Serta keempat, setiap pemda harus memfasilitasi UMKM dan Koperasi yang ada di Jatim untuk masuk dalam toko daring dengan target penambahan yang terukur, misalnya 500 UMKM.
“Kita sudah punya aplikasi yang namanya Jatim Belanja Online (Jatim Bejo). Jatim Bejo akan menjadi tools yang menghubungkan produk Koperasi-UMKM (K-UMKM) dalam memenuhi demand pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD. Bahkan saat ini telah terdaftar 2.295 UMKM yang berpartisipasi pada program Jatim Bejo,” tegas Khofifah.
Dalam memaksimalkan komitmen ini, pekan lalu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim juga telah berkordinasi dengan berbagai asosiasi agar para pelaku usaha dapat berpartisipasi pada toko daring.
Berdasarkan data terupdate, sampai dengan saat ini telah terdaftar 168 Koperasi-UMKM yang telah dikurasi oleh asosiasi.
Tentunya dari jumlah itu, Koperasi-UMKM yang sudah memenuhi standar dapat langsung masuk pada toko daring untuk pengadaan barang jasa di lingkungan Pemprov Jatim. Sedangkan yang belum memenuhi akan dilakukan pendampingan dan pembinaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM.
Gerakan Nasional BBI menjadi salah satu trigger pemulihan ekonomi dan menjadi wujud nyata implementasi ekonomi kerakyatan.
Peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Jatim pada Tahun 2022 ini diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 sampai 5,8 persen dan menjadi wujud nyata semangat Optimisme Jatim Bangkit Tahun 2022. (edo)
