SIDOARJO (RadarJatim.id) Semburan lumpur Sidoarjo dalam beberapa minggu ini mengalami penurunan volume. Jika biasanya perhari bisa sampai 100 ribu meter kubik, saat ini sekitar 27 ribu meter kubik perharinya.
Isdianto, dari PPLS mengatakan dari pantauan semburan lumpur, volumenya memang mengalami penurunan. Kendati begitu, pihaknya tidak bisa memastikan sampai kapan kondisinya seperti itu.
“Volume semburan lumpur dalam beberapa hari ini memang mengalami penurunan. Tapi kami tidak bisa memastikan penurunannya sampai kapan, karena sejauh ini belum ada ahli yang bisa memastikan kapan semburan lumpur Sidoarjo berhenti, ” Kata Isdianto.
Ditambahkan, kendati volume semburan lumpur mengecil pihaknya tetap melakukan pengawasan dan pemantauan. Termasuk melakukan patroli di area tanggul untuk memastikan kondisi keamanan dari dampak semburan lumpur.
“Kami tetap memantau semburan dan rutin melakukan patroli” Tambahnya.
Sedangkan mengenai aliran lumpur, ditegaskan bahwa saat ini pembuangan masih diarahkan ke sungai Porong. Pihaknya yang saat itu menerima kunjungan anggota DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono di lokasi area dekat semburan, menyampaikan harapan agar ada pompa air lumpur dengan debit yang lebih besar. Harapannya agar saat ada debit semburan lumpur naik, bisa segera membuang aliran lumpur dan tidak sampai membahayakan kondisi tanggul.
Anggota DPR RI Komisi VII Ir. H. Bambang Haryo Soekartono dalam kesempatan itu mengatakan PPLS perlu mendapatkan dukungan anggaran. Pihaknya menyoroti lenurunan anggaran penanggulangan bencana hingga 50 persen di tengah kondisi darurat yang masih mengancam keselamatan masyarakat.
Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Jatim ini mendesak pemerintah pusat untuk segera meningkatkan koordinasi antar instansi dalam menangani potensi bencana yang terus berlangsung.
BHS menegaskan pentingnya keterlibatan Basarnas dan instansi teknis lainnya seperti Kementerian PUPR dan BMKG dalam penanganan secara menyeluruh dan cepat.
“Kondisinya masih dalam keadaan kebencanaan dan ini harus dibantu secara tuntas. Harusnya Basarnas dilibatkan karena ini menyangkut pencarian dan penyelamatan nasional,” kata BHS, Kamis (5/6/2025).
Menurutnya pemangkasan anggaran penanggulangan bencana hingga 50 persen, tidak tepat di tengah ancaman nyata terhadap nyawa publik.
“Anggaran seperti Basarnas, BMKG, dan lembaga-lembaga yang menyangkut keselamatan masyarakat seharusnya tidak dikurangi. Keselamatan publik itu tidak bisa dinilai dengan angka,” tegasnya.
Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Jatim ini juga menyoroti kondisi infrastruktur penunjang penanggulangan bencana. Seperti kapal dan pompa air yang masih bisa berfungsi namun kurang optimal. Seperti kapasitas pompa air yang saat ini hanya 150 liter per detik, padahal dibutuhkan pompa dengan kapasitas 500 liter per detik untuk mencegah luapan dan potensi tanggul jebol.
“Kalau ada gerakan tektonik atau lonjakan debit secara mendadak, kita tidak akan mampu menanggulanginya dengan kondisi alat yang ada sekarang. Ini berbahaya,” pungkasnya. (RJ1/RED)
