JAKARTA (RadarJatim.id) – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan capaian signifikan. Data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan, per 20 Oktober 2025 tercatat sebanyak 36.773.520 penerima manfaat telah merasakan langsung dampak program ini, mencakup anak usia PAUD, siswa SD, hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Indonesia.
Untuk mendukung pelaksanaan program, BGN juga melaporkan keberadaan lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini aktif beroperasi di berbagai daerah. Kehadiran SPPG menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi yang aman, higienis, dan terstandar di setiap wilayah.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan, bahwa perluasan jumlah SPPG menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memastikan program MBG berjalan efektif dan merata. Ia menekankan, setiap SPPG berperan penting sebagai dapur komunitas yang mengolah dan menyalurkan makanan bergizi sesuai standar nasional.
“Pemerintah terus memperluas jangkauan layanan, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) agar seluruh masyarakat memiliki akses setara terhadap layanan gizi,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Program MBG disebut sebagai salah satu langkah strategis pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas.
Menurut Dadan, pelaksanaan MBG telah membuka banyak lapangan kerja baru di berbagai daerah. Ribuan tenaga kerja terserap langsung di dapur SPPG, mulai dari juru masak, petugas distribusi, staf administrasi, hingga tenaga kebersihan. Selain itu, munculnya ribuan pemasok bahan pangan lokal dan pelaku UMKM turut memperkuat rantai pasok program, sekaligus mendorong tumbuhnya wirausaha baru di sektor pangan dan logistik.
Lebih jauh, Dadan menilai, program MBG juga memicu industri turunan di berbagai sektor. Mulai dari produsen peralatan makan, wadah makanan (ompreng), perlengkapan dapur, hingga penyedia alat uji cepat keamanan pangan. Kehadiran industri pendukung ini menjadi bagian dari ekosistem ekonomi baru yang menopang keberlanjutan program di masa mendatang.
“Pertumbuhan industri lokal dan pelaku usaha kecil di sekitar program MBG menjadi bukti, bahwa kebijakan ini tidak hanya memperkuat gizi masyarakat, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi daerah,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan, lembaganya terus memperkuat aspek regulasi, pembinaan, dan komunikasi publik untuk menjaga kualitas pelaksanaan program. Menurutnya, seluruh kegiatan MBG di lapangan dilaksanakan berdasarkan regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel.
Khairul menambahkan, BGN secara rutin melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pengelola SPPG di berbagai daerah untuk memastikan setiap dapur beroperasi sesuai standar keamanan dan kelayakan pangan nasional. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar masyarakat dapat memahami manfaat dan perkembangan program dengan baik.
“BGN berkomitmen menjaga transparansi dan mendorong partisipasi publik dalam pelaksanaan program MBG. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar program ini tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga semakin berdampak luas,” jelasnya.
Melalui pencapaian ini, Program MBG menunjukkan hasil nyata dari komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi nasional. Dengan jangkauan lebih dari 36 juta penerima manfaat dan ribuan SPPG aktif di seluruh Indonesia, MBG kini menjadi salah satu program prioritas yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat. (rj2)
