Catatan Pinggiran SUHARTOKO
Rabu Pon, 18 November 2020 hari ini, Muhammadiyah, salah satu organisasi besar di negeri ini –bahkan di dunia–, genap berusia 108 tahun. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, perayaan milad ke-108 Muhammadiyah tahun ini boleh di-bilang cukup “senyap”. Tidak ada prosesi ingar-bingar yang menyertainya.
Bahkan puncak perayaan bertema “Meneguhkan Gerakan Keagamaan Hadapi Pandemi dan Masalah Negeri”, Rabu hari ini, hanya menyuguhkan resepsi virtual secara live zoom, yang diikuti oleh keluarga besar persyarikatan ini, mulai jajaran pimpinan pusat, wilayah, daerah, hingga ranting, plus pengelola amal usaha Muhammadiyah (AUM).
Tak dihelatnya perayaan secara meriah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, karena hingga kini pandemi virus corona (Covid-19) belum berakhir. Muhammadiyah yang mematri komitmen tinggi dalam menangani pandemi, memilih resepsi virtual sebagai ajang merayakan milad ke-108 sebagai ihtiar mencegah penyebaran virus mematikan itu. Inilah pilihan bijak dan rasional yang ditempuh Muhammadiyah.
Kontribusi Konkret
Meski tak tersaji suasana meriah dan ingar-bingar dalam perayaan milad tahun ini, tidaklah memupus semangat Muhammadiyah untuk terus berkontribusi dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara ini. Kiranya tak cukup hanya menggunakan jari-jemari untuk menghitung betapa banyak amal usaha yang dikelola persyarikatan yang didirikan Kyai Ahmad Dahlan ini. Apakah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial-kemanusiaan, termasuk ekonomi, yang manfaat dan peran konkretnya tak terbantahkan.
Di sektor pendidikan, misalnya, data yang terhimpun hingga 2019, tercatat lebih dari 10 ribu lembaga pendidikan telah berdiri dan eksis yang dikelola Muhammadiyah, mulai TK hingga perguruan tinggi yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Jumlah itu belum termasuk hampir 100 pondok pesantren dan 318 panti asuhan, 136 panti jompo dan rehabilitasi cacat, serta 318 unit rumah sakit dan tempat ibadah berupa masjid/mushalla yang mencapai 11.198 unit.
Tak heran, banyaknya amal usaha yang dikelola persyarikatan yang juga membawahkan 23 cabang istimewa di sejumlah negara di luar negeri itu –di antaranya di Taiwan, Australia, Inggris, juga Amerika Serikat—valuasi aset yang dimiliki terus meningkat. Hingga 2019 nilai valuasi aset milik Muhammadiyah mencapai sekitar Rp 320 triliun. Nilai itu belum termasuk dana likuid (jangka pendek) yang tersimpan di rekening persyarikatan yang tercatat sekitar Rp 15 triliun.
Seiring dengan terus meningkatnya layanan yang harus dipersembahkan kepada masyarakat, Muhammadiyah terus mengembangkan amal-amal usaha yang dikelola, baik di kawasan perkotaan hingga ke pelosok-polosok dan daerah-daerah terpencil di negeri ini. Kiprah Muhammadiyah yang dikawal melalui peneguhan gerakan keagamaan ini akan terus berlanjut dalam berhidmat melayani masyarakat dengan kompleksitas permasalahannya.
Sikap Bijak
Besarnya kontribusi positif yang telah dipersembahkan Muhammadiyah hingga memasuki usia yang ke-108 ini, membuat para punggawa persyarikatan ini makin matang dan bijak dalam menyikapi berbagai permasalahan masyarakat dan bangsa. Permasalahan-permasalahan kemasyaraktan dan kebangsaan disikapi secara arif, bijaksana, dan penuh kedewasaan, dengan hasil yang terukur dan tidak asal-asalan.
Seperti tecermin dalam menyikapi kontroversial diundangkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (omnibus law) belum lama ini. Muhammadiyah memilih sikap tenang, tidak ikut larut dalam pusaran euforia demonstrasi, namun tetap tegas dalam mengambil sikap, yakni meminta pemerintah menunda pengundangan RUU itu.
Meski pada akhirnya pemerintah tetap mengesahkan RUU itu dan menjadikan sebagai UU No. 14/2020 tentang Cipta Kerja, Muhammadiyah tidak mau larut dalam penolakan yang membabi buta. Itulah yang membedakan Muhammadiyah dengan organisasi lainnya di negeri ini. Usia persyarikatan yang memasuki abad kedua, kiranya sudah sepatutnya jika dibarengi dengan kedewasaan dalam merespon dan menyikapi berbagai permasalahan masyarakat dan bangsa.
Sekali lagi, Muhammadiyah tidak menunjukkan sikap “berseberangannya” secara frontal terhadap kekuasaan (baca: pemerintah) dalam bentuk aksi demonstrasi, tetapi memilih tawakal kepada Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, seraya menjajaki ihtiar konstitusional, lewat gugatan ke Mahkamah Konstisusi (MK).
Meminjam istilah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, H M. Saad Ibrahim, apa yang dilakukan Muhammadiyah terhadap pemerintah merupakan pengejawantahan atau wujud dari kemitraan cerdas dan korektif etis.
Mengambil sikap berhadap-hadapan (vis a vis) dengan penguasa, dalam pandangan Saad Ibrahim, cost-nya terlalu tinggi, sehingga harus dihindari. Sebaliknya, perlu dikembangkan pola kemitraan yang mencerminkan kecerdasan dan koreksi dengan tetap menjunjung tinggi etika dan kesantunan.
Dua frase, yakni ‘kemitraan cerdas dan korektif etis’ jika dikembangkan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diharapkan mampu membawa Muhammadiyah makin berkibar dalam berkarya dan berkontribusi konkret, tanpa menyisakan gesekan baik dengan penguasa maupun sesama Ormas keagamaan.
Kemitraan dijalin dengan pertimbangan rasional sebagai perwujudan pola berpikir cerdas. Dengan demikian, dengan siapa pun Muhammadiyah siap bekerja sama saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Demikian pula ketika harus mengoreksi kebijakan penguasa yang dinilai melenceng, Muhammadiyah tetap mengedepankan etika (korektif etis) penuh kesantunan alias tidak brangasan.
Demikian juga tatkala menyikapai perbedaan dengan organisasi lain dalam banyak aspek kehidupan di masyarakat, baik terkait keagamaan, politik, sosial-budaya dan lain-lain, sikap sejuk dan dialog rasional mesti dikedepankan. Dengan demikian, sampai kapan pun, seiring terus bertambahnya usia, Muhammadiyah tetap berterima.
Selamat Milad ke-108, Muhammadiyah (*)
