SIDOARJO (RadarJatim.id) — Program Studi Administrasi Publik (Prodi AP) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menyelenggarakan Seminar Nasional yang bertajuk ‘Indonesia Memanggil Pemuda Mengawal Demokrasi, Suaramu Menentukan Indonesiamu’.
Diskusi hebat ini, menghadirkan Rahmat Muhajirin (Anggota DPR RI Komisi II) dan Yuni Lestari (Dosen Prodi Administrasi Negara, UNESA) sebagai narasumber dan dihadiri seluruh mahasiswa Prodi AP UMSIDA.
Ketua Pelaksana kegiatan seminar nasional, Hendra Sukmana memaparkan bahwa, tujuan dari kegiatan Prodi AP ini memanggil kita semua agar lebih pro aktif dalam pemilu dan mengawal tegaknya demokrasi. Hal ini karena implikasi dari setiap pemilu adalah regulasi yang diciptakan dari aktor politik.
“Jika apatis terhadap pemilu jangan berharap kebijakan akan pro dengan rakyat. Pemuda itu penggerak politik dan garda terdepan dalam pembangunan bangsa. Diharapkan kedepannya dapat berkolaborasi dengan baik antara DPR, birokrat, dan akademisi yang pada ujungnya mendapati sebuah kebijakan yang pro rakyat,” papar Hendra, pada Kamis (22/6/2023) siang.
Selain itu, Ilmi Usrotin Choiriyah selaku Moderator dalam kesempatan ini membuka gelaran acara dengan pernyataan bahwa pemilu menjadi sarana kedaulatan rakyat dan pemuda wajib sebagai subjek yang mengawasi pemilu.
Sehingga, lanjut Ilmi, dapat sesuai asas pemilu diantaranya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). “Diharapkan momentum 2024 dapat menjadikan pemuda memiliki peran yang besar sehingga demokrasi Indonesia kedepannya masih memiliki harapan,” kata Ilmi.
Narasumber utama dalam gelaran kegiatan kali ini, yakni Anggota DPR-RI Rahmat Muhajirin menyebut, melalui demokrasi yang telah dianut oleh bangsa Indonesia sejak dulu, masyarakat dapat membangun sistem melalui demokrasi yang baik.
“Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, dengan melalui musyawarah dan gotong royong. Pemilu ini juga sebagai melegitimasi pemerintah yang sah. Tidak dapat dipungkiri, hidup kita tidak lepas dari kebijakan politik dan putusan politik,” ujar Rahmat Muhajirin.
Anggota Komisi II DPR-RI tersebut mengajak seluruh masyarakat khususnya yang hadir dalam seminar kali ini untuk ikut mendukung pesta demokrasi siapapun yang akan terpilih nanti dalam Pemilu 2024.
Menurutnya, tidak perlu Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu saja. Namun bagaiamana cara kita untuk memilih pemimpin yang visi dan misinya berorientasi ke dunia luar bukan hanya ke dalam saja. RM sapaan akrabnya juga berharap, siapapun pemimpin nanti yang terpilih benar-benar orang yang mengabdi kepada warganya dan mau memperjuangkan kesejahteraan bagi warga negara. “Kalian adalah generasi kami dan kalian juga pengawal demokrasi. Perlu diketahui kualitas pemilu dan pemimpin yang terpilih saat pemilu ditentukan oleh kesadaran politik calon pemilihnya,” ungkap Rahmat.
Tak hanya itu saja, Yuni Lestari yang juga menjadi dosen sekaligus pemerhati kebijakan publik UNESA menekankan pentingnya komunikasi politik diyakini sebagai plasenta yang dapat menghubungkan pemerintah dengan masyarakat.
Adanya ancaman ketika pemilu tidak datang dari luar namun muncul dari dalam meliputi keterbatasan pengetahuan politik pemilu. Menurutnya, beberapa masyarakat memandang buruk politik dan Pemilu, serta memiliki fanatisme kelompok dalam memilih (misinformed). Mereka berpotensi tinggi terlibat money politic dan dimobilisasi partai.
“Pemikiran kalian saat ini menentukan kalian ketika menjadi pemimpin. Perempuan sebagai penggerak nasional sebagai agent of change. Diharapkan mahasiswa harus memperkaya kemampuan diri dan mengembangkan potensi dirinya,”ujar Yuni.
Yuni Lestari menambahkan bahwa demokrasi yang akan disampaikan ke publik harus mempunyai adab. Ada 3 ciri perempuan sebagai penggerak nasional atau pemimpin diantaranya perempuan sebagai Agent of Change, agen pemberdaya bagi perempuan lainnya, dan agen dalam peningkatan peradaban bangsa.(mad)
Dalam diskusi yang berjalan interaktif ini, melahirkan beberapa rekomendasi bagi para pemuda dalam perannya terhadap pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang. Diantaranya adalah:
- Pemuda dapat menciptakan inovasi program dalam mengawal jalannya demokrasi pemilu dengan memanfaatkan teknologi
- Para birokrat diharapkan tidak melakukan pelanggaran / praktek Money Politik pada pesta demokrasi tahun 2024
- Mengawasi dan mengawasi sistem presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden .
