SIDOARJO (RadarJatim.id) Sektor-sektor pelayanan masyarakat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang berorientasi pada penarikan retribusi daerah mendapat perhatian serius dari H. Sudjalil, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, Rabu (14/12/2022).
“Ini bukan kata saya lho, tapi masukan atau himbauan yang disampaikan Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang pajak dan retribusi daerah,” katanya.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyarankan Pemkab Sidoarjo untuk membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam mengelola sektor-sektor pelayanan pada masyarakat yang berorientasi pada penarikan retribusi daerah, misalnya parkir, sampah dan juga pasar.
Menurut Sudjalil bahwa upaya tersebut perlu dilakukan untuk lebih mengedepankan unsur layanannya terlebih dahulu, namun tetap berupaya maksimal untuk mendongkrak pendapatan daerah melalui pungutan retribusinya.
“Intinya, pendapatan melekat pada kualitas pelayanan yang diberikan. Jangan dibolak-balik. Hanya kejar setoran uang retribusinya saja, tapi kualitas pelayanannya tidak diperhatikan,” jelasnya.
Politisi asal Kecamatan Krian itu mencontohkan, seperti halnya penangan pasar-pasar tradisional diwilayah Kabupaten Sidoarjo yang selama ini terkesan dikelola ala kadarnya saja tanpa ada konsep penataan yang inovatif dan kreatif.
Sehingga kurang menarik perhatian masyarakat, sekalipun warga yang berjualan disana sudah membayar sewa stand dan retribusi pasar.
“Jangankan ngomong yang seperti itu. Wong urusan toilet saja, pedagang masih harus bayar lagi. Ini khan lucu. Mestinya Pemkab (Sidoarjo, red) berani buka pasar itu sudah termasuk toiletnya sebagai salah satu fasilitas wajib yang harus disediakan,” terangnya.
Keadaannya berbanding terbalik dengan pasar-pasar modern atau semi modern yang dikelola oleh pihak swasta, dimana selalu dilengkapi dengan fasilitas toilet dalam jumlah dan kondisi yang memadai serta selalu bersih.
“Selain itu, baik pedagang maupun pembeli bisa memanfaatkannya tanpa harus membayar lagi,” ucapnya.
Untuk itu, ia memberikan masukan kepada Pemkab Sidoarjo untuk memperbanyak pasar-pasar tradisional yang ikonik dengan ciri khas masing-masing serta dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan tidak tekesan kumuh.
“Contoh ya, buatlah pasar daging ternak dan unggas di Krian. Apalagi lokasinya khan dekat dengan rumah potong hewan,” tambahnya.
Ditambahkan oleh Sudjalil bahwa program-program revitalisasi pasar itu sebaiknya tidak hanya berfokus pada proyek pembangunan fisiknya saja, tapi Pemkab Sidoarjo juga harus memperhatikan peningkatan kualitas layanannya.
“Ini tantangan kedepan bagi Pemkab (Sidoarjo, red). Jangan selalu gembar-gembor pro rakyat, kalau ternyata tidak ada implementasinya,” ujarnya.
Pernyataan Sudjalil mendapat respon posistif dari masyarakat, khsususnya yang menggantungkan hidupnya sehari-hari dengan berjualan sayur mayur di Pasar Baru Porong.
Sudirjo, salah satu pedagang pasar menuturkan bahwa kondisi Pasar Baru Porong terkesan kumuh dan bau kalau musim hujan seperti saat ini.
“Kalau hujan turun, genangan ada dimana-mana serta beceknya minta ampun,” tuturnya.
Ia berharap kepada Pemkab Sidoarjo agar ada perbaikan saluran drainase maupun jalan pavingnya yang sudah bergelombang sehingga saat hujan tidak terjadi genangan air dan becek dimana-mana.
“Saya berharap segera ada perbaikan dari pemerintah, agar nyaman saat melakukan transaksi jual beli disini,” harapnya. (mams)
