SIDOARJO (RadarJatim.id) – Panasnya suhu politik antara elit ditingkat kabupaten dirasakan juga oleh masyarakat yang berada di desa-desa se-Sidoarjo. Hal itu dibuktikan dengan adanya puluhan orang Kepala Desa (Kades) yang ngluruk atau mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, Senin (21/7/2025).
Puluhan Kades yang mewakili ratusan Kades lainnya itu ditemui oleh para Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, yaitu Suyarno dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Warih Andono dari Fraksi Partai Golkar.
Mereka mengungkapkan kegelisahannya terkait situasi politik ditingkat kabupaten yang terus memanas dan tidak kunjung padam, baik hubungan anatara Bupati dengan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo maupun Bupati dengan DPRD Sidoarjo.
Panasnya hubungan politik itu semakin tampak dipermukaan dan menjadi tontonan gratis bagi masyarakat, ketika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sidoarjo tahun 2024 ditolak oleh sebagian besar fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo. Serta munculnya Koalisi Merah Putih.
Para Kades itu menilai bahwa panasnya hubungan Bupati dengan Wabup serta DPRD Sidoarjo itu memiliki dampat yang sangat besar terhadap jalannnya roda pembangunan di desa-desa.
“Kami datang kesini, untuk mengetahui informasi secara langsung kondisi antara bupati dan dewan. Karena, kami takut akan berdampak pada pembangunan,” kata Afif Husni, Kades Plumbungan, Kecamatan Sukodono.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Slamet Bashori, Kades Wangkal, Kecamatan Krembung yang menginginkan ketegangan antar Pemkab dan DPRD Sidoarjo dapat segera diselesaikan dengan baik.
“Kami ingin masalah ini cepat selesai, tidak berlarut-larut, apalagi sampai mempengaruhi pembangunan yang telah direncanakan. Kami dibawah yang dirugikan,” sampainya.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Warih Andono mengungkapkan kepada perwakilan para Kades tersebut bahwa secara kelembagaan hubungan Bupati dengan DPRD Sidoarjo tidak ada masalah, meskipun ada penolakan LKPj Bupati Sidoarjo 2024.
“Tidak mempengaruhi proses pemerintahan apapun. Tidak ada pengaruh apapun pada anggaran desa yang sudah dibuat sebelumnya oleh bapak-bapak kepala desa,” ungkapnya.
Untuk itu, Warih Andono berharap dan meminta para Kades untuk tidak menyimpulkan kabar dengan negatif, karena dinamika politik di Kabupaten Sidoarjo masih sangat dinamis.
Apalagi saat ini sedang dibahas tentang tafsir Perubahan Anggaran Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAK APBD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 antara pihak eksekutif dengan legisflatif.
“Saat ini yang sedang dibahas adalah tafsir PAK (APBD 2025, red) yang masih belum sepakat,” sampainya. (mams)
