SURABAYA (RadarJatim.id) – Tingkat pertisipasi pemilih di Surabaya dalam Pilkada yang bakal digelar 9 Desember mendatang, diprediksi jeblok. Hal ini mengusik ketenangan DPRD Surabaya dan mempertanyakan kinerja KPU Kota Surabaya dalam menyosialisasikan proses Pilkada kepada masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti, menduga, sosialisasi Pilkada serentak yang dilakukan KPU Surabaya tidak maksimal. Berbagai media kampanye yang tersedia pun tidak dimanfaatkan dengan baik, padahal anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Surabaya lebih dari Rp 100 miliar.
Terbaru, KPU baru saja melelang kegiatan sosialisasi untuk iklan kampanye selama 14 hari dengan nilai Rp 2,7 miliar. Itu pun dinilai tidak efektif untuk mendongkrak minat masyarakat memberikan hak suaranya pada 9 Desember mendatang.
Hal ini lantaran iklan kampanye pasangan calon (Paslon) Pilkada Surabaya tidak menjangkau semua media massa baik cetak, televisi maupun elektronik.
“Semestinya sosialisasi kampanye Pilkada di massa pandemi Covid-19 dilakukan pihak penyelengara (KPU, Red) secara gencar dan melibatkan semua media, alat, dan perlengkapan kampanye. Tujuannya, agar bisa mendongkrak tingkat partisipasi pemilih secara masif,” tegas Reni.
Menurutnya, Pilkada serentak yang hanya berselang 14 hari lagi ini,menunjukkan data tingkat partisipasi yang rendah. Hal ini sesuai dengan prediksi dari KPU Pusat yang menyebut tingkat partisipasi masyarakat di Jawa Timur tergolong sangat rendah.
“Ini prediksi ya. Dari 19 Kabupaten/kota di Jawa Timur tingkat partisipasi pemilih berada di angka 67 persen,” ujarnya.
Namun, lanjut Reni, angka yang kurang dari 70 persen tersebut tidak dirinci secara detail untuk masing-masing kabupaten/kota.
“Dari 19 Kabupaten/kota itu tidak disebutkan Surabaya berapa, kayaknya itu dirata-rata,” imbuhnya.
Atas kondisi tersebut, politisi PKS ini mempertanyakan peran KPU dalam menyosialisasikan pelaksanaan pilkada kepada masyarakat.
“Karakter masyarakat itu bermacam-macam ada yang aktif ingin tahu dan mencari tahu, ada juga yang tidak mencari tahu alias pasif,” ujarnya.
Reni pun menilai, untuk saat ini sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Surabaya masih kurang. Oleh karena itu, lajut Reni, harus ditegaskan bagaimana sosialisasi oleh KPU tentang pelaksanaan Pilkada mendatang.
“Harus ditingkatkan dan KPU tidak bisa sendirian harus melibatkan peran media “ pungkasnya. (Phaksy/Red)
