SIDOARJO (RadarJatim.id) – Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo membangun dua gedung baru yang akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas kesehatan canggih.
Direktur Utama RSUD Sidoarjo, dr Atok Irawan mengatakan, dua Gedung Pusat Terpadu (GPT) ini masing-masing setinggi 7 lantai dan 5 lantai.
“Kami berharap dengan adanya gedung baru ini dapat meningkatkan status RSUD menjadi Rumah Sakit tipe A dan memenuhi standar layanan yang lebih tinggi,” katanya, Selasa (15/8/2023).
Pembangunan GPT tersebut diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 130 miliar lebih. Gedung pertama setinggi 7 lantai menghabiskan anggaran sebesar Rp 70 miliar.
Sedangkan untuk pembangunan gedung kedua setinggi 5 lantai itu pihaknya berencana meminjam ke bank dengan meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo.
”Ya utang disik (pinjam dulu, red) agar di masa saya, pembangunannya sudah selesai,” ungkapnya.
Untuk pembangunan gedung kedua setinggi 5 lantai itu, pihaknya akan meminjam dana sekitar Rp 60 miliar untuk membangun sarana pusat diagnostik, medical check up, farmasi, laboratorium dan lain-lain.
Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membangun tempat parkir agar dapat menampung kendaraan pasien ataupun keluarga pasien.
“Karena nanti, didepan dua gedung tersebut akan digunakan untuk double deck parkir,” ungkap dr Atok saat ditemui di gedung DPRD Sidoarjo.
Doktor Emir Firdaus, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo menjelaskan, bahwa pihaknya hanya memberikan persetujuan terkait pinjaman RSUD Sidoarjo kepada bank untuk pembangunan GPT tersebut.
Karena RSUD Sidoarjo merupakan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), sehingga pinjaman ke bank itu akan dibayar sendiri oleh RSUD Sidoarjo.
“Jadi, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red) Sidoarjo tidak akan terbebani,” jelasnya.
Menurut Emir bahwa persetujuan pinjaman untuk BLUD ini tentu sangat berbeda dengan model Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam KPBU, pemerintah harus membayar pinjaman dengan bunga tinggi dan akan mengelola BLUD dalam waktu tertentu.
”KPBU ini sangat membebani APBD. Karena itu, DPRD tidak pernah setuju,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Sidoarjo itu.
Hal senada juga disampaikan oleh H. Kayan, SH, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo bahwa prosedur peminjaman anggaran untuk BLUD RSUD Sidoarjo ini diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2023.
Dimana peminjaman anggaran ke bank oleh BLUD milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengharuskan ada persetujuan dari DPRD Sidoarjo.
Namun, ia belum tahu terkait bank mana yang akan memberikan pinjaman kepada RSUD Sidoarjo sebesar Rp 60 Milyar untuk pembangunan gedung kedua setinggi 5 lantai tersebut.
“Ada semacam beauty contest antara bank-bank yang berminat,” sampainya.
Diantara bank-bank yang kut kontes itu, antara lain, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Jawa Timur (Jatim) dan lain-lain.
Diantara bank-bank tersebut yang kemungkinan akan terpilih adalah bank yang menawarkan bunga paling rendah. Hingga saat ini yang paling kompetitif adalah Bank Jatim.
Bank milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim itu menawarkan suku bunga 6,75 persen dengan bunga yang diperkirakan mencapai Rp 1,7 miliar per bulan.
”Ini baru proses awal. Belum final. Jadi, nominal pinjamannya berapa juga masih belum pasti,” pungkas pria yang juga sebagai Ketua Partai Gerindra Sidoarjo itu. (mams)
