SIDOARJO (RadarJatim.id) Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ir.H.Bambang Haryo Soekartono,M.I.Pol (BHS) melakukan kunjungan kerja ke Lingkungan Industri Kecil (LIK) Trosobo di Taman, Sidoarjo.
Dikawasan sentra UMKM dan industri kecil itu, BHS banyak mendapatkan masukan terkait perkembangan dan kendala yang dialami selama ini. Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini menilai kawasan tersebut bisa menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menata aktivitas industri agar tidak bercampur dengan kawasan permukiman.
“Kawasan industri kecil ini sangat bagus. Apalagi terintegrasi dengan perbengkelan modern yang bisa mendidik tenaga kerja sekaligus membantu pembuatan peralatan produksi bagi industri kecil yang ada di kawasan ini,” ujar BHS, Senin (9/3/2026).
Pihaknya menambahkan, kawasan industri tersebut memiliki luas sekitar 80 hektare dan mampu menampung sekitar 130 pelaku usaha industri kecil. Konsep kawasan ini sangat potensial karena terintegrasi dengan fasilitas perbengkelan modern yang dapat mendukung kegiatan produksi industri kecil. Dan dapat mempercepat proses produksi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh sektor industri.
BHS menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap kawasan industri kecil melalui kebijakan insentif, khususnya terkait biaya energi bagi para pelaku industri.
“Pemerintah harus memberikan perhatian lebih, terutama dalam bentuk insentif seperti harga listrik, gas, hingga BBM yang lebih murah. Industri yang berada di kawasan industri harus mendapat perlakuan khusus agar bisa berkembang,” tegasnya.
Dikatakan, Industri di Sidoarjo jumlahnya sangat banyak, bisa mencapai puluhan ribu. Hal itu tentu perlu difasilitasi agar mereka mengetahui bahwa kawasan industri ini memiliki peralatan yang bisa membantu pembenahan peralatan produksi mereka.
Sedangkan adanya sejumlah pelaku industri di kawasan tersebut yang mengalami kesulitan membayar sewa lahan, BHS berharap ada solusi dari pemerintah, termasuk dukungan dari Kementerian Perindustrian dan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kalau produksinya masih bagus, mereka bisa memanfaatkan KUR. Pinjaman sampai Rp100 juta tanpa agunan bisa menjadi solusi agar industri kecil ini tetap berjalan dan tidak mati,” terang BHS.
Ditempat yang sama, Kepala UPT Industri Logam dan Perekayasaan Sidoarjo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Elok Syafrida, menyambut baik kunjungan BHS dari Komisi VII DPR RI. Dikatakan bahwa ingga saat ini pihaknya masih terus melayani kebutuhan jasa produksi bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM), meski dengan keterbatasan peralatan.
“Kami berusaha semaksimal mungkin agar hasil yang diharapkan pelaku usaha bisa terpenuhi,” ujar Elok.
Dikatakan, mayoritas pengguna layanan berasal dari pelaku industri lokal Sidoarjo, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dari luar daerah.
Sementara itu, Kepala UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan Sidoarjo, Nuring, menambahkan pihaknya berharap adanya dukungan tambahan dari pemerintah pusat, terutama bantuan peralatan produksi untuk meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha.
“Kami berharap dengan kunjungan ini ada perhatian dari Kementerian Perindustrian, terutama bantuan hibah permesinan, khususnya untuk fasilitas packaging dan kemasan,” ujar Nuring.
Pihaknya mengajak para pelaku IKM di Sidoarjo untuk memanfaatkan fasilitas di UPT Mamin dan Kemasan guna meningkatkan kualitas produk, khususnya dalam pengolahan pangan dan pengemasan. Termasuk membuka layanan bagi IKM yang ingin memanfaatkan fasilitas pengolahan pangan dan packaging. (RJ/RED)
