SIDOARJO (RadarJatim.id) – Dua bulan terakhir ini Forum Silaturahmi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (Forsil MWC NU) se-Kabupaten Sidoarjo sangat bersemangat mendampingi pihak-pihak yang tidak setuju terhadap rencana pendirian Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kecamatan Tulangan serta rencana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kecamatan Prambon dan Sedati.
Hal itu terlihat ketika mereka mendampingi Forum Kepala Sekolah (FKS) SMA/SMK/MA Swasta pada tanggal 23 Juni 2023 lalu yang menolak rencana pendirian MAN di Kecamatan Tulangan.
Kedua kalinya, mereka juga mendampingi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta pada tanggal 26 Juli 2023 kemarin yang juga menolak rencana pembangunan SMKN di Kecamatan Prambon dan Sedati.
Dua kali pendampingan yang dilakukan oleh Forsil MWC NU tersebut dilakukan saat hearing dengan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo.
Ketua Pengurus Cabang (PC) NU Sidoarjo, KH. Zainal Abidin mengatakan bahwa gerakan yang dilakukan oleh Forsil MWC NU tersebut di luar pengetahuan atau tidak ada koordinasi dengan PC NU Sidoarjo, Kamis (28/07/2023).
“Tidak ada koordinasi. Justru kami merasa kaget, ketika mendengar informasi bahwa mereka sudah dua kali melakukan hearing dengan dewan (DPRD Sidoarjo, red) terkait aksi penolakan rencana pendirian MAN dan Pembangunan SMKN,” KH. Zainal Abidin saat ditemui dikantornya di jalan Erlangga – Sidoarjo.
Ia sangat menyayangkan gerakan yang dilakukan oleh Forsil MWC NU, karena sudah membawa nama organisasi untuk hal-hal yang justru akan menimbulkan kontroversi ditengah-tengah masyarakat.
Untuk itu, ia menghimbau kepada seluruh jajaran pengurus, mulai dari PC, MWC, Ranting hingga Anak Ranting NU untuk selalu melakukan koordinasi ketika akan menyikapi setiap permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat.
” Idealnya, jika terjadi keresahan di sebuah wilayah MWC NU. Silahkan MWC NU berkoordinasi dengan PC NU,” katanya.
Karena dengan koordinasi tersebut, PC NU Sidoarjo bersama dengan jajaran syuriah akan berembuk atau musyawarah untuk mencarikan solusi yang terbaik dari permasalahan setiap permasalahan.
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo itu menegaskan bahwa kalau jajaran syuriah sudah mengeluarkan sebuah keputusan, maka jajaran Tanfidziah harus menjalankan keputusan tersebut.
“Ini merupakan konsep berorganisasi di Nahdlatul Ulama. Kalau budal dewe-dewe itu sudah keluar garis-garis dan prinsip yang dimiliki NU,” tegasnya.
Menurut KH. Zainal Abidin bahwa PC NU Sidoarjo mempunyai keinginan yang kuat dalam membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk melakukan percepatan pembangunan di segala bidang.
Kalaupun ada kebijakan dari Pemkab Sidoarjo yang kurang tepat, maka PC NU Sidoarjo lebih mengutamakan musyawarah daripada pengerahan massa untuk memberikan saran ataupun kritikan.
“Kalaupun nanti ada kebijakan pemerintah yang tidak se ide dengan kita. Tetap kita akan bermusyawarah, tanpa ada pengerahan masa,” ucapnya.
Sebelum mengambil sikap terkait gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Forsil MWC NU, pihaknya masih mengumpulkan berbagai informasi dan data yang valid terlebih dulu.
“Informasi ini akan kami dalami dulu. Kalau sudah valid, nanti kita akan menuju langkah berikutnya,” pungkasnya. (mams)
