BANYUWANGI (RadarJatim.id)--Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dan Aliansi Rakyat Miskin (ARM) menyoroti perihal pengadaan barang dan jasa dengan sistem pengadaan melalui e-Katalog yang dinilai kurang adil dan transparan.
Terkait hal tersebut puluhan massa Puskaptis bersama ARM mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (DPU CKPP) Banyuwangi, Senin 27 Februari 2023.
Mereka menggelar aksi damai dengan berorasi, pada pukul 10.00 WIB. Ketua ARM Helmi Rosyadi dalam orasinya menyampaikan, dampak penggunaan e-Katalog diduga memberikan peluang korupsi. Pihaknya menuntut agar DPU CKPP tidak menerapkan e-Katalog.
Helmi juga menyayangkan, dirinya tidak diperkenankan masuk ke dalam kantor tersebut. Padahal, menurut Helmi, kedatangannya bersama masyarakat bukanlah untuk sebuah niat yang jahat atau anarkis. Melainkan menyampaikan aspirasinya sebagai sesama warga Banyuwangi.
“Kami di sini bukan untuk berniat jahat. Kenapa kami tidak boleh memasuki ke dalam ruangan kantor DPU CKPP sampai pintu gerbang dijaga oleh polisi?” Keluh Helmi dalam orasinya, Senin (27/2/2023).
“Kami hanya menyampaikan kepada kepala kantor DPU CKPP Banyuwangi agar tidak menerapkan sistem e-Katalog karena kalau hal tersebut diterapkan akan memberi peluang akan adanya tindakan korupsi,” ucapnya, lantang.
Di tempat yang sama, Amrullah selaku Direktur Puskaptis menegaskan, penerapan e-Katalog di Banyuwangi terkesan sarat dengan nepotisme dan amburadul. Dirinya mengungkapkan metode tender dalam sebuah proyek jauh lebih hemat daripada dengan sistem e-Katalog.
“Penerapan e-Katalog di Banyuwangi sangat amburadul, dan sarat nepotisme, dan terkesan dikondisikan, dan hanya orang-orang Bupati yang mendapatkannya sudah tentu dengan imbalan sesuatu,” ujar Amrullah.
“Proyek e-Katalog tahun 2022 sebesar Rp 54 Milyar. Kalau itu menggunakan metode tender maka akan menghemat uang rakyat sebesar Rp 15 Miliar. Mengingat rata-rata penawar tender turun di angka 25 persen,” ungkapnya.
Gelaran aksi damai yang berlangsung sekitar 1 jam siang itu berlangsung dengan tertib. Selanjutnya massa ARM dan Puskaptis bergerak menggunakan kendaraan bermotor menuju gedung DPRD Banyuwangi. Mereka akan hearing (dengar pendapat) dengan anggota wakil rakyat terkait aspirasinya.
Kehadiran mereka ditemui oleh Basuki Rachmad selaku Wakil Komisi IV beserta pihak-pihak terkait. Kepada awak media Basuki menerangkan, e-Katalog ini merupakan atensi dari pemerintah pusat sehingga harus diterapkan di Banyuwangi, sedangkan meraka meminta porsi atau pagu penggunaan jasa konstruksi untuk penggunaan e-Katalog jangan terlalu tinggi.
“Porsi itu akan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku,” terang Basuki. (hsn)
