Oleh Ahmad Faizin Karimi
Netizen itu memang unik. Meski umumnya lemah dalam membaca data dan menarik kesimpulan secara logis, tapi daya imajinasinya cukup tinggi. Terbaru, banyak netizen yang gumun dan ingin punya gubernur seperti Dedi Mulyadi. Hal itu karena terpukau oleh konten-kontennya yang memang lumayan menarik.
Opini pun bergulir. Banyak di antara mereka membuat statemen ‘tukar gubernur’, termasuk di Jawa Timur. Banyak warga yang ingin menukar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (KIP) dengan Kang Dedi Mulyadi (KDM), sang gubernur Jawa Barat, karena menganggap KIP kurang gebrakan. Inilah yang menggelitik penulis. Jika itu bisa dilakukan (baca: tukar gubernur), kemungkinannya akan untung atau justru buntung jika KIP ditukar dengan KDM, yang tentu saja tidak akan pernah terjadi.
Pertama, sebelum membahas probabilitas untung ruginya, perlu dipahami, bahwa dalam bahasa pemerintahan tidak dikenal istilah ‘gebrakan’. Yang ada adalah ‘inovasi’. Gebrakan bernuansa dramatis, namun kurang memiliki konsistensi, tidak stabil. Sedangkan inovasi relatif lebih sistematis, terencana, terukur, dan berbasis kajian. Untuk hal ini, pembaca bisa cek sendiri di internet, apakah kinerja inovasi daerah di Jawa Timur memang melempem, atau sudah cukup bersaing?
Penulis tidak akan menguraikan soal inovasi dalam pembahasan kali ini. Cari saja sendiri, data dan beritanya sangat banyak.
Kedua, membandingkan KDM dengan KIP, sebenarnya tidak apple-to-apple, setidaknya untuk saat ini. KDM dulu kepala pemerintahan di kabupaten, lalu jadi anggota legislatif. Sementara KIP sebagai kepala pemerintahan di provinsi dan kementerian. Dalam banyak hal, indikator untuk menilai kinerja keduanya berbeda, apalagi keduanya tidak dalam satu daerah yang sama. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan, baru bisa dibandingkan kinerja pembangunan Jawa Barat era KDM dengan Jawa Timur era KIP periode II dengan lebih setara.
Jadi, untuk saat ini penulis lebih mengulas apakah untung menukar gubernur (siapa pun itu, dari provinsi mana pun juga) dengan KDM.Melihat dari tren capaian kinerja saat KDM menjabat bupati, khususnya pada periode kedua (kalau sejak periode I, atau bahkan saat masih jadi wakil bupati, agaknya akan terlalu banyak datanya).
Bisa dimulai dari pengukuran pembangunan paling umum dipakai, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini relatif bisa menggambarkan kinerja pembangunan sebuah daerah, karena didominasi faktor kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat, bukan didominasi faktor eksternal daerah, yakni pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Tiga hal itu bergantung erat pada kebijakan masing-masing Pemda. Selama rentang 2013 – 2018, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta, selalu di bawah rata-rata Jawa Barat. Selisih IPM tiap tahun berkisar 1.1 hingga 1.4 poin. Artinya, IPM Purwakarta berkembang, tetapi masih tertinggal dari tren tingkat provinsi.
Selanjutnya tren penurunan kemiskinan. Pada rentang tahun 2013-2018, yakni saat era kepemimpinan Dedi Mulyadi periode II, Purwakarta sempat unggul (2013–2015) dengan tingkat kemiskinan lebih rendah dibanding Jabar. Namun sejak 2017, posisinya berbalik: Jawa Barat memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah ketimbang Purwakarta. Artinya, laju penurunan kemiskinan di Jabar lebih cepat dan konsisten, sementara Purwakarta mengalami fluktuasi dan penurunan yang lebih lambat.
Selanjutnya, tren Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Fungsi PDRB adalah sebagai indikator utama untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB mencerminkan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di wilayah tersebut, baik dari sektor pertanian, industri, jasa, dan lainnya.
PDRB Purwakarta sempat tumbuh lebih cepat dari Jawa Barat pada awal periode (2013–2014). Namun secara umum, laju pertumbuhan ekonomi Purwakarta menurun dan tidak stabil. Sebaliknya, Jawa Barat menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang lebih konsisten sejak 2015. Ini menunjukkan, bahwa dalam kinerja ekonomi Purwakarta, kepemimpinan Dedi Mulyadi kurang menjaga stabilitas dan daya dorong sektor-sektor utama ekonominya.
Pertumbuhan ekonomi Purwakarta era Dedi Mulyadi yang tidak stabil dan kurang konsisten ini juga berdampak pada tingkat pengangguran terbuka. Purwakarta memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi daripada Jawa Barat di sepanjang tahun, kecuali 2014. Terdapat lonjakan ekstrem pada 2015 di Purwakarta (10%). Ini bisa mengindikasikan disrupsi pasar kerja atau berkurangnya penyerapan tenaga kerja, terutama dari sektor industri. Jawa Barat menunjukkan penurunan bertahap, dari 9,16% (2013) ke 8,23% (2018), mencerminkan stabilitas pasar kerja di tingkat provinsi (catatan: data TPT tahun 2016 tidak tersedia).
Data kinerja Purwakarta era kepemimpinan Dedi Mulyadi periode II dalam hal pembangunan desa, juga menunjukkan tren yang sama, yaitu tren ketidakstabilan. Data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2018 menunjukkan, kinerja pembangunan desa di Purwakarta masih di bawah rata-rata Jawa Barat, dengan selisih 0,0295 poin.
Ketiga aspek penyusun IDM di Purwakarta semuanya berada di bawah nilai provinsi, yakni Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). IDM Purwakarta menunjukkan kemajuan desa yang moderat, namun kurang akselerasi. Fokus utama perbaikan kurang terjadi dalam hal pemberdayaan ekonomi desa (akses modal, pelatihan usaha, konektivitas produksi-ke-pasar), penguatan ketahanan sosial (peningkatan kualitas layanan dasar dan partisipasi sosial).
Di sisi lain, kinerja pembangunan pertanian juga tidak membanggakan. Produktivitas padi di Purwakarta lebih rendah sebesar 1,88 kuintal per hektare dibandingkan rata-rata provinsi. Selisih ini menunjukkan, bahwa hasil panen per hektare sawah di Purwakarta belum seoptimal capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama.
Maka, melihat dari kecenderungan gaya kepemimpinan KDM yang cenderung konfrontatif, mendramatisasi, ingin jadi superhero sendiri, dan lebih khas sebagai konten kreator, sementara ini kesimpulannya adalah besar kemungkinan tidak untung, tapi justru buntung kalau menukar KIP dengan KDM. Hal itu tecermin dari capaian pembangunan Kabupaten Purwakarta yang tidak stabil dan cenderung di bawah rata-rata Provinsi Jabar saat KDM menjabat dulu. Entah jika data tahun selanjutnya berbeda. Bagaimana menurut Anda? {*}
*) Ahmad Faizin Karimi, Pegiat Literasi dan Peneliti Faqih Usman Center (FUC).
