SIDOARJO (RadarJatim.id) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Arzeti Bilbina turun ke Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo bersama Deny Yusyulian, Deputi Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur (Jatim), Selasa (11/10/2022).
Arzeti mengatakan bahwa kehadirannya untuk memfasilitasi tenaga kerja informal, seperti petani, nelayan, kuli bangunan, pedagang, petambak dan lain-lain agar mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Dalam kesempatan ini, kami memberikan 200 kartu BPJS (Ketenagakerjaan,red) untuk masyarakat. Dimana selama 3 bulan kedepan, mereka sudah difasilitasi,” katanya.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo) itu menjelaskan bahwa selama 3 bulan pertama, para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah mendapatkan fasilitas tersebut sudah tidak diwajibkan membayar iuran.
Dijelaskan oleh Arzeti bahwa program tersebut adalah bukti kehadiran pemerintah dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki pekerjaan informal.
“Ini adalah bukti bahwa pemerintah itu ada untuk mereka yang bekerja, dan memfasilitasi jika terjadi kecelakaan didalam bekerja dengan biaya tanpa batas,” jelas anggota Komisi IX DPR RI itu.
Masih menurut Arzeti bahwa selain pembiayaan kesehatan, para peserta BPJS Ketenagakerjaan ini akan mendapatkan fasilitas bea siswa untuk 2 orang anaknya dan akan mendapatkan santunan sebesar Rp 42 juta apabila meninggal dunia.
Ia berharap dengan adanya program ini, para pekerja informal dapat bekerja dengan ketenangan dan lebih produktif, karena sudah mendapatkan fasilitas dari pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Saya berharap dengan keikutsertaan ini, mereka dapat bekerja dengan ketenangan,” harapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh H. Rojik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo bahwa program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal ini mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Karena sudah ada jaminan dari pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, apabila para perkerja informal tersebut mengalami kecelakaan ketika sedang bekerja.
“Dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan ini, diharapkan masyarakat lebih nyaman ketika sedang bekerja. Karena sudah ada jaminan dari pemerintah ketika terjadi kecelakaan,” sampainya.
Anggota dewan dari Kecamatan Jabon itu berharap program BPJS Ketenagakerjaan ini dapat ditindaklajuti oleh pemerintah daerah, baik propinsi ataupun kabupaten sehingga seluruh pekerja informal mendapatkan jaminan sosial.
“Alhamdulillah untuk saat ini mendapatkan support sebanyak 200 orang dari Bu Arzeti anggota F-PKB DPR RI. Dan selanjutnya akan kita tindaklanjuti melalui teman-teman yang berada di DPRD Propinsi (Jatim,red) serta kita yang berada di DPRD Kabupaten (Sidoarjo,red),” ucap Rojik saat acara sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di aula Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Jabon. (mams)
