SURABAYA (Radarjatim.id) – Dugaan promotori aksi demo, yang akan digelar tanggal 03 September 2025. Ini mencatut nama baik Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Hal ini membuat meradang sebagian masyarakat Jawa Timur, salah satunya Ketua Umum (Ketum) Barisan Relawan Jokowi Bara Nusa, Gianto Wijaya.
Viral Cak Sholeh di beberapa medsos, mencatut nama Gubernur Jatim. Salah satunya meminta Gubernur Jatim untuk mundur. Selain itu, Cak Sholeh juga memaparkan, tentang dana hibah dan pengampunan pajak R2 dan R4. Ini sangat tidak etis, seolah ada muatan yang menyudutkan Gubernur Jatim. Hal ini menuai protes keras dari masyarakat.
“Viral gugatan pajak Cak Sholeh di Tiktok ini, juga terkait demo turunkan Gubernur. Ini menyudutkan posisi Gubernur Jatim. Ribuan komentar yang ditulis di akun Cak Sholeh ini lucu. Esensi yang mereka cari dalam melengserkan, ataupun meminta mundurnya Gubernur Khofifah ini hal yang sangat lucu,” ungkap Gianto, mewakili masyarakat Jawa Timur, Senin (25/08/2025)
Akun Tiktok Cak Sholeh, menjelaskan, warga dari Ngawi hingga Banyuwangi, pokok e mereka yang nunggak pajak, kendaraan bermotor baik R2 maupun R4. Berharap ada pengampunan pajak. Baik tunggakan denda, maupun balik nama. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Semoga minggu depan sudah muncul nomor perkara dan sudah muncul kapan sidang pertama. Harapan saya akhir bulan, sidang pertama digelar melawan Gubernur,” tuturnya di Tiktok.
Menurut Gianto, jika soal Pati berbeda dengan esensi yang digaungkan Cak Sholeh. Jawa Timur tidak bisa dibandingkan dengan Jawa Barat.
“Saya tiap tahun bayar pajak kendaraan di atas 10 juta, 2 – 3 tahun terakhir lumayan hingga ratusan juta. Seharusnya, untuk penghapusan pajak tidak diberlakukan kepada semua orang, contohnya masyarakat yang ekonominya dibawah standar, seperti ojol,” jelasnya.
Menurutnya, bukan hanya Indonesia seluruh dunia ini sekarang krisis. Dimana Indonesia APBN nya bener-bener defisit penerimaan negara anjlok. Namun, ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk kesampingkan ambisi pribadi.
“Jika ada yang bilang masalah dana hibah, 21 orang tersangka itu urusan KPK. Biarkan KPK yang bekerja, jangan tanya ke Gubernur. Jangan menunggangi mengatas namakan warga, terus bikin memprovokasi warga,” terangnya.
Lanjutnya, jika ini untuk kepentingan pribadi, salah itu. Berpolitiklah yang cerdas, intinya silakan berdemo kalau minta audiensi, silakan minta audiensi.
“Jangan menimbulkan kebingungan masyarakat. Membuat polemik yang memanaskan kondisi, tapi juga konyol sendiri. Ini lebih ke provokasi warga esensi demonya?,” tambah Gianto.
Gianto juga menghimbau, jika ingin demo ya silahkan, nggak ada larangan demo. Tapi untuk kepentingan warga dan rakyat. Kondisi Jawa Timur sangat kondusif, infrastruktur Jawa Timur lumayan bagus.
“Infrastruktur pembangunan lumayan bagus. Juga SDM, dan pertanian. Jangan mencatut masyarakat kota Surabaya. Sudah damai, gak ada apa-apa, jangan dibuat rusuh. Demolah yang cerdas, masyarakat Jawa Timur banyak yang cerdas. Esensi yang keren, yang benar-benar mengena di hati masyarakat maupun warga negara Indonesia, terutama Jawa Timur,” pungkasnya.
Perlu diketahui, Cak Sholeh adalah Advokat yang fenomenal, pernah kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya.
Tahun 1998-2020, dipercaya menjabat Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Surabaya.Tahun 1996, masuk penjara Kalisosok selama 1,5 tahun. Dituduh melakukan kegiatan subversif. Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menvonis 4 tahun penjara.
Tahun 2020, mendeklarasikan diri sebagai Calon Wali Kota Surabaya jalur independen untuk maju sebagai petarung dalam kontestasi Pilkada Surabaya.
Tahun 2024, mendaftarkan diri untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan sebagai Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo, namun ditolak. Selain itu, rekapitulasi KPU belum menang diinternal Partai Nasdem. (R9)
