KEDIRI (RadarJatim.id) — Di tengah proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Kediri tak tinggal diam. Melalui berbagai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Kediri siap menggenjot kemandirian fiskal lewat digitalisasi pajak daerah dan revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal ini juga menyusul beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa fraksi di DPRD Kabupaten Kediri. Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, melalui Wakilnya, Dewi Maria Ulfa, memberikan sejumlah jawaban sebagai alternatif solusi. Di antaranya, melalui berbagai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab siap menggenjot kemandirian fiskal lewat digitalisasi pajak daerah dan revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri dengan agenda penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (8/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Dewi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah penurunan anggaran sekitar Rp128 miliar akibat pengurangan Dana Transfer dari pemerintah pusat.
“Anggaran boleh berkurang, tapi semangat pengabdian tidak boleh padam. Bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Dia memaparkan, Pemkab Kediri kini menitikberatkan kebijakan fiskalnya pada optimalisasi PAD. Langkah ini meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, digitalisasi sistem pelayanan perpajakan, serta kajian potensi daerah yang belum tergarap.
“Pemkab juga mendorong transformasi digital agar masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan pembayaran pajak dan retribusi secara online,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan pentingnya revitalisasi BUMD sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Karena itu, Pemkab Kediri akan menyehatkan aset, mengevaluasi kinerja direksi, dan mendorong diversifikasi usaha agar badan usaha daerah lebih produktif.
“BUMD harus menjadi penopang PAD, bukan sekadar formalitas. Kita akan pastikan mereka beroperasi lebih efisien, modern, dan berorientasi hasil,” tambahnya.
Wabup juga menyampaikan harapan agar pembahasan teknis antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemkab segera dilakukan untuk menyepakati Raperda APBD 2026 secara transparan dan konstruktif. Dengan strategi digitalisasi dan penguatan BUMD tersebut, Pemkab Kediri optimistis tetap mampu menjaga keberlanjutan pembangunan meski menghadapi keterbatasan fiskal. (rul)
