SIDOARJO (RadarJatim.id) Ir H Bambang Haryo Soekartono hadir di acara Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) yang digelar di Gedung Juang Sidoarjo, Sabtu (27/2022). Pihaknya didaulat untuk memberikan sambutan dihadapan para peserta yang hadir.
Dihadapan para peserta, BHS kembali menegaskan bahwa kesejahteraan purnawirawan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Termasuk harus ada perhatian lebih dari pemerintah daerah.
Seperti bantuan hibah untuk mendukung kegiatan purnawirawan harus diberikan mengingat jasa jasa para purnawirawan. Sebab dari aspirasi yang didapat, dana hibah dari pemerintah daerah ini tidak kunjung turun.
“PPAD ini harus didukung juga oleh anggaran dari Pemerintah daerah. Karena ini adalah aset yang sewaktu-waktu jika negara dalam keadaan genting mereka dapat membantu,” kata BHS.
BHS yang juga anak TNI AD ini menegaskan Pemerintah daerah wajib memberikan bantuan anggaran tidak hanya untuk PPAD, namun juga untuk nPPAU,PPAL dan PPPOLRI. Jika dibandingkan dengan organisasi lain organisasi para purnawirawan ini adalah salah satu aset yang harus dipertahankan.
“Pensiunan ini harusnya bisa dimanfaatkan sebagai pertahanan yang jika Indonesia dalam keadaan darurat. Karena jumlah tentara kita hanya 399 ribu,polisi kita 415 ribu. Jadi harus ada perhatian dari pemerintah,”terang Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini.
Anggota DPR RI 2014-2019 ini juga meminta kepada Pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan untuk tidak menerapkan penghapusan uang pensiun terhadap para purnawirawan. ”Tolong, hal ini jangan sampai diterapkan karena mereka wajib untuk diberi perhatian lebih dan diberdayakan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua PPAD Sidoarjo, Heru Purnomo dalam peringatan Hari jadi Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat ke XXI mengatakan kedudukan organisasi massa PPAD tak ubahnya seperti organisasi lain yang harusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah.
Selama ini kegiatan dan renovasi gedung juang yang menjadi balai sekretariat masih menggunakan anggaran swadaya dari anggota dan bantuan dari relawan luar. “PPAD ini adalah rumah terakhir bagi para purnawirawan TNI angkatan darat yang legal dan sah di mata hukum. Selama ini semua kegiatan kita bersumber dari swadaya anggota atau mandiri,” kata Heru Purnomo.
Semestinya, Pemerintah daerah dapat memberikan kedudukan yang sama dengan organisasi lain yang diberikan dana hibah. Dikatakan, PPAD berdiri secara independen tanpa campur tangan partai politik. Bahkan, beberapa anggotanya masih dilibatkan dalam sektor keamanan negara. Seperti menjadi guru militer dan menjadi pelatih tembak bagi kesatuannya. (RJ1/RED)
