SURABAYA (RadarJatim.id) – Calon wali kota Surabaya nomor urut 2, Machfud Arifin (MA) menyoroti kesejahteraan para kader petugas Jumantik, Posyandu Balita, Posyandu Lansia dan petugas lainnya di wilayah Surabaya. Pasalnya, beban tanggungjawab yang dipikul kader tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima.
Untuk diketahui, kader mendapatkan upah sebesar Rp 26.000 setiap bulan. Jika dikalikan 100 persen pun, nominal yang diterima hanya sebesar Rp 52.000 setiap bulan. “Itu sangat kecil. Sedangkan tugasnya berat,” ujarnya dalam Giat Sapa Warga Lidah Wetan yang bertempat di Jalan Kampung Lidah Wetan Gang I, Lakarsantri, Rabu (7/11/2020).
Oleh karena itu, ke depan pihaknya menginginkan kesejahteraan petugas-petugas Jumantik, Posyandu Balita, Posyandu Lansia dan petugas lainnya di setiap wilayah meningkat. Selain itu, MA juga menyoroti perihal pendidikan dan kesehatan masyarakat. Hal ini terkait dengan upaya membangun kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Surabaya.
“Yang paling penting kesejahteraan warga. Jadi tidak hanya meningkatkan tengah kota saja, tetapi secara menyeluruh ke pinggiran kota,” tegasnya.
Calon wali kota yang diusung sepuluh partai politik ini juga memberi kesempatan bagi setiap RT untuk mengajukan proposal program guna meningkatkan kualitas lingkungannya. Mengingat banyak keluhan yang disampaikan warga Lidah Wetan.
Sementara itu, Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat Lakarsantri, Lusiati mengungkapkan, jika nantinya MA resmi menjabat wali kota Surabaya, pihaknya berharap keluhan-keluhan warga bisa segera diatasi. “Apalagi ada dana sebesar Rp 150 juta bagi setiap RT sebagai anggaran bangunan. Ini bisa digunakan untuk paving, pos, dan memperbaiki jalan. Karena selama ini banjir masih terus ada. Kasihan kalau tidak segera ditanggulangi. BLT juga tidak merata, jumantik pun tidak ada kenaikan sedikit,” urainya.
Lusiati mengaku optimis MA mampu memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan dari jumlah total warga Lidah Wetan sebanyak 20.000 KTP, kurang lebih 80 persen memilih MA. “Harapan warga memang harus ganti. Apalagi dari sepuluh pasrtai pun mengharapkan MA jadi,” pungkasnya. (Cintia/Red)
