BANTUL (RadarJatim.id) — Selama tiga hari berturut-turut Anggota Komisi II DPR RI dan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) keliling wilayah Bantul. Mereka terus mengedukasi dan memotivasi masyarakat untuk mencegah terjadinya stunting, agar tidak terjadi peningkatan. Karena kondisi sudah membaik, sehingga harus terus diturunkan.
Ajakan pertama telah dilakukan di Piyungan, terus ke wilayah Kecamatan Banguntapan, tepatnya di Kelurahan Jagalan dan kini di Kelurahan Potorono, pada Kamis (8/2/2024).
Anggota Komisi II DPR RI, Ir. Ibnu Muhmud Billaludin, yang membuka acara masih didampingi dengan setia pula oleh perwakilan BKKBN Pusat Afif Miftahul Majid, S.Sos M.Si juga Kepala Perwakilan BKKBN DIY Dr. Andi Ritamariani, M.Pd serta Kepala DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Keluarga Berencana) Kabupaten Bantul Dra. Ninik Istitarini, Apt MPH
Tuan rumah, Damba Aktivis sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul berharap kepada warga, atau peserta agar memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Agar program pemerintah dalam menekan angka stunting bisa terwujud dengan baik. “Dalam mengatasi stunting tidak mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi harus bersama-sama seluruh lapisan masyarakat. Termasuk melibatkan para stakholder,” ujar Damba Aktivis.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY terus berkomitmen menurunkan angka stunting di daerahnya.
Target penurunan tahun ini mencapai 2,4 persen dan optimistis bisa berkontribusi diangka 14 tingkat nasional tahun 2024 ini.
Kepala Perwakilan BKKBN DIY Andi Ritamariani mengatakan, angka stunting wilayah DIY rata-rata 16,4 persen.
Jumlah ini termasuk salah satu dari lima daerah dengan tingkat stunting terendah. “Kalau stunting rata-ratanya DIY dengan sumber data dari SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) 16,4 persen artinya tinggal 2,4 persen insyaallah saya optimis (bisa turun),” jelasnya.
Andi menjelaskan selama 2022 lalu DIY berhasil menurunkan angka stunting sebesar 0,9 persen saja menjadi 16,4 persen, pada 2023 penurunannya mencapai 2 persen. Namun, pengukuran oleh Kemenkes dengan metode survei belum juga diumumkan.
Kendati begitu, pihaknya optimis bisa mencapai target percepatan penurunan pada tahun ini.
Kuncinya komitmen tersebut perlu serentak dilakukan di 5 kabupaten/kota.
“Dari tingkat DIY sampai ke kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan punya komitmen sangat kuat dalam rangka percepatan penurunan stunting. Kita optims 5 kabupaten/kota akan turun untuk berkontrubusi diangka 14 di tingkat nasional tahun 2024,” ujarnya.
“Strategi percepatan penurunan stunting disamping meningkatkan konvergensi (satu fokus) OPD dan pemangku kepentingan lainnya, juga dengan penguatan upaya di lini lapangan melalui Tim Pendamping Keluarga,” pungkasnya.(hum.mad)
