SIDOARJO (RadarJatim.id) – Atap gedung Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita Persatuan di Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon yang ambruk pada pertengahan bulan Maret 2024 lalu hingga kini belum juga ada perbaikan.
Sulis Dwi Yanti, Kepala TK Dharma Wanita Persatuan mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo agar segera diperbaiki, Senin (03/06/2024).
“Saya sudah dua kali ke Dinas Pendidikan ngirim proposal, tapi belum ada tindak lanjut. Kami juga lapor ke Baznas (Badan Amil Zakat Nasional, red) Sidoarjo, hanya di survei belum ada bantuan perbaikan,” katanya.
Gedung TK Dharma Wanita Persatuan yang memiliki 3 ruang kelas dan 1 ruang guru itu, kondisinya sangat memprihatinkan. Ruang kelas paling barat ambruk pada Maret 2024 lalu.
Sedangkan ruangan lainya, kayu plafon yang menyanggah genteng sudah rapuh dimakan rayap, bubungan gedung sudah melengkung yang juga sangat rawan ambruk apabila tidak segera ada perbaikan.
“Kami tidak berani menempati, mas. Karena atapnya juga sudah rapuh dimakan rayap,” ucapnya.
Perempuan 43 tahun itu mengungkapkan bahwa TK Dharma Wanita Persatuan yang memiliki sekitar 40 siswa itu, proses belajar mengajarnya terpaksa diungsikan ke rumah milik Suyarno, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo.
Diungkapkan oleh Sulis bahwa proses belajar mengajar pindah ke rumah Suyarno di mulai sejak awal bulan puasa kemarin. Meskipun tidak maksimal, namun ia mengaku sudah tidak ada pilihan lagi.
“Saya sampai sungkan sama Pak Suyarno, mas. Apalagi beliau punya cucu yang masih kecil, takut terganggu. Karena anak-anak kalau sekolah, kan ramai,” ungkapnya.
Ia bersama guru lainnya berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo segera melakukan perbaikan gedung TK Dharma Wanita Persatuan, apalagi akan memasuki masa penerimaan siswa baru.
Pembangunan swadaya menggunakan anggaran pribadi tidak mungkin dapat dilakukan, karena hanya ada dirinya ditambah 2 orang guru dan 1 orang bagian administrasi yang setiap bulannya hanya mendapatkan insentif Rp 400 ribu dari Pemkab Sidoarjo serta Rp 150 ribu dari Pemerintah Desa (Pemdes) Wonoplintahan.
“Ya, mudah-mudahan dari Pemkab Sidoarjo segera melihat kami disini yang terus berjuang agar sekolah ini bisa segera diperbaiki,” pungkasnya. (mams)
