BOJONEGORO (Radarjatim.id) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tengah gencar melakukan langkah-langkah percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan mengutamakan kolaborasi lintas pihak, Jumat (27/2/2026).
Dalam pertemuan koordinasi yang berlangsung di Ruang Co-Creating Gedung Pemkab Bojonegoro, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) secara resmi menyatakan komitmen untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2026.
Pertemuan yang dipimpin oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dihadiri oleh berbagai perwakilan dari industri hulu migas, antara lain SKK Migas, ExxonMobil Cepu Limited, Pertamina EP Cepu, dan Pertamina Sukowati. Turut hadir juga perwakilan sektor perbankan serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Mohammad Kundori, Direktur Utama PT ADS, mengungkapkan bahwa perusahaan telah menyusun rencana kerja yang terstruktur agar program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat selaras dengan visi pembangunan daerah. Salah satu program utama yang siap diluncurkan adalah pendukungannya terhadap Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI).
“Kami telah menyiapkan sinergi program prioritas dengan memberikan bantuan melalui GAYATRI kepada 100 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Bojonegoro,” jelas Kundori.
Program ini dirancang sebagai stimulus ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan tujuan mendorong kemandirian finansial melalui pengembangan sektor peternakan ayam petelur yang berkelanjutan.
Selain fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, PT ADS juga akan mengembangkan program di bidang lingkungan. Perusahaan merencanakan inisiatif pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Selain itu, upaya konservasi sungai juga menjadi bagian strategis, melalui penanaman pohon yang tidak hanya kokoh namun juga produktif di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Kepala Bappeda Bojonegoro menekankan bahwa keselarasan program antar sektor menjadi dasar utama agar setiap langkah kerja sama dapat berjalan efektif dan hasilnya dapat diukur.
Pemerintah daerah menetapkan empat pilar utama dalam kerangka kolaborasi ini, yaitu pengentasan kemiskinan, konservasi lingkungan, peningkatan IPM, serta rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan menambahkan bahwa percepatan pembangunan daerah tidak dapat ditanggung oleh pemerintah saja. Dukungan dari sektor swasta melalui program CSR maupun Program Pengembangan Masyarakat (PPM), khususnya di wilayah dengan aktivitas industri migas, menjadi elemen penting dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Beban pembangunan harus diemban secara bersama-sama. Sinergi seperti ini adalah bentuk dari tanggung jawab kolektif untuk memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat secara nyata dan berkelanjutan,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam integrasi kebijakan publik dan partisipasi korporasi di Bojonegoro. Dengan koordinasi yang semakin terpadu, pemerintah daerah berharap kerja sama ini dapat mempercepat pemerataan kesejahteraan serta memperkuat fondasi pembangunan sosial-ekonomi pada tahun 2026 dan kedepannya. (Pradah)
