KEDIRI (RadarJatim.id) — Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menegaskan, pelayanan dasar masyarakat menjadi fokus utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2027.
Hal itu disampaikan bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu usai membuka Musrenbang RKPD di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG), Kabupaten Kediri, Rabu (11/3/2026).
“Fokusnya bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat di era perkembangan zaman yang ada, tetapi tidak menafikan hal-hal yang sifatnya mendasar,” tandas Mas Dhito.
Menurut dia, pelayanan dasar yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga sosial dan kebencanaan. Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit daerah.
Mas Dhito menyoroti Rumah Sakit Kabupaten Kediri (RSKK) Pare yang saat ini masih berstatus tipe B. Meski demikian, ia mendorong agar fasilitas dan peralatan medis di rumah sakit tersebut dapat dilengkapi setara dengan rumah sakit tipe A.
Selain itu, kata Mas Dhito, RSUD Simpang Lima Gumul (SLG) akan dikembangkan menjadi rumah sakit pendidikan.
“RSKK Pare, meskipun masih tipe B, kami dorong supaya peralatan medisnya lengkap seperti rumah sakit tipe A. Sementara RSUD SLG, ke depan kami arahkan menjadi rumah sakit pendidikan,” terangnya.
Selain sektor kesehatan, pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian Pemkab Kediri. Mas Dhito mengakui masih banyak ruas jalan di Kabupaten Kediri yang mengalami kerusakan, terutama saat musim penghujan.
Menurut dia, salah satu penyebab utama kerusakan jalan adalah kendaraan dengan muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL).
“Ruas jalan rusak kita masih banyak dan penyebab utamanya Over Dimension Over Loading dari truk,” ungkapnya.
Ia menambahkan, ruas jalan yang tidak dilalui kendaraan ODOL cenderung mengalami kerusakan yang tidak terlalu signifikan. Terkait persoalan tersebut, Mas Dhito menargetkan perbaikan jalan yang rusak di berbagai titik wilayah Kabupaten Kediri dapat diselesaikan secara bertahap pada 2027.
“Memang fiskal kita terbatas, tapi ini soal prioritas,” tegasnya.
Selain infrastruktur, pemerintah daerah juga memberi perhatian pada pelayanan sosial dan penanganan kebencanaan, terutama terkait potensi banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Kediri. Mas Dhito menyebut, beberapa titik banjir disebabkan oleh luapan sungai yang kewenangannya berada di tingkat provinsi, sehingga penanganannya memerlukan koordinasi lintas pemerintah.
Ia juga menyinggung dampak gangguan cuaca akibat siklon tropis yang sempat memicu bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah. Meski kondisi cuaca belakangan relatif lebih stabil, Mas Dhito meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri tetap meningkatkan kewaspadaan.
“Jadi masih harus meningkatkan kewaspadaan untuk teman-teman BPBD dan tim di Pemerintah Kabupaten,” pungkasnya. (rul)
