Oleh Prof Dr H Mohammad Kurjum, MAg
Perdebatan mengenai keadilan layanan pendidikan tinggi kembali menguat. Banyak analisis mengangkat isu ini, termasuk tulisan Prof Akh. Muzaki dalam halaman opini ini sebelumnya, yang menyoroti pentingnya tata kelola, akreditasi, hingga distribusi anggaran. Semua itu penting, tetapi tidak menyentuh akar persoalan terbesar: Indonesia kehilangan paradigma pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia.
Seperti diingatkan Syed Muhammad Naquib al-Attas, pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan penanaman adab dan pembentukan insan. Ketika pendidikan direduksi menjadi transaksi ekonomi yang dipengaruhi pasar, biaya, dan kompetisi institusi, maka yang hilang bukan hanya keadilan, tetapi ruh pendidikan itu sendiri.
Ketimpangan Akses: Data yang Tak Bisa Disangkal
Ketimpangan akses pendidikan tinggi di Indonesia bukan lagi isu abstrak, melainkan realitas yang dapat dibuktikan melalui data kuantitatif yang keras dan tak terbantahkan. Hingga 2023, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi nasional baru mencapai 39,71%. Ini berarti, bahwa enam dari sepuluh anak Indonesia usia kuliah tidak pernah menginjak bangku perguruan tinggi.
Ketimpangan ini semakin tajam ketika dilihat secara geografis: wilayah Jawa mampu mencapai APK 41–45%. Sementara kawasan timur seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Barat hanya berada di kisaran 18–23%. Ini menggambarkan kesenjangan struktural yang sangat nyata.
Ketimpangan tidak hanya terjadi antarwilayah, tetapi juga antarkelompok ekonomi. Data menunjukkan, bahwa mahasiswa yang berasal dari 40% kelompok ekonomi terbawah hanya berkontribusi 19% dari total mahasiswa Indonesia. Artinya, peluang untuk berkuliah sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi keluarga, bukan semata kapasitas akademik.
Hambatan ini kian terasa berat ketika biaya kuliah terus meningkat. Di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), rata-rata biaya per semester berkisar Rp 6–12 juta. Sementara di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mencapai Rp 8–18 juta, dan program kesehatan di sejumlah PTS bahkan tembus Rp 25–40 juta per semester. Dalam lima tahun terakhir, kenaikan UKT juga mencapai 12–20%, mempersempit akses bagi mereka yang paling membutuhkan pendidikan.
Masalah utamanya adalah akses, biaya, dan ketimpangan struktural.
Akar persoalan pendidikan tinggi di Indonesia terletak pada tiga hal: akses yang timpang, biaya yang semakin mahal, dan struktur pendidikan yang tidak merata. Dalam dua dekade terakhir, banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, bergerak layaknya entitas pasar. Mereka meningkatkan pendapatan melalui kenaikan UKT, membuka program berbiaya tinggi, dan memasarkan pendidikan sebagai “produk”. Dalam logika ini, pendidikan tidak lagi ditempatkan sebagai hak warga negara, tetapi sebagai komoditas yang hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu secara ekonomis.
Kondisi ini telah lama dikritik oleh Paulo Freire. Dalam Pedagogy of the Oppressed, Freire menegaskan, bahwa ketika pendidikan tunduk pada mekanisme kapitalistik, ia berhenti menjadi alat pembebasan dan berubah menjadi mesin reproduksi ketimpangan.
Realitas Indonesia menunjukkan gejala yang sama: anak-anak dari keluarga miskin tersingkir secara perlahan, mahasiswa harus bekerja sambilan untuk membayar biaya kuliah, dan kampus di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) atau yang berbasis keagamaan tertinggal jauh dalam kompetisi sumber daya.
Karena itu, Indonesia membutuhkan paradigma humanis dalam pendidikan tinggi. Malik Fadjar menekankan, bahwa pendidikan harus berfungsi mengangkat martabat manusia, bukan sekadar meluluskan tenaga kerja. Sementara Haidar Bagir mengingatkan, bahwa pendidikan adalah proyek kasih sayang, pedagogy of love, yang melindungi mereka yang paling rentan, bukan mekanisme seleksi yang memperlebar jurang sosial.
Ketimpangan juga bersifat geografis. Lebih dari 70% perguruan tinggi berkualitas berada di Jawa. Sementara perguruan tinggi di wilayah timur kekurangan dosen bergelar doktor dan minim dukungan infrastruktur. Bahkan, beberapa PTN dan PTS besar menetapkan orientasi pendanaan yang membuat mahasiswa miskin dianggap “berisiko tinggi”. Ini menunjukkan, bahwa perbaikan administratif, seperti transparansi data Dikti, tidaklah cukup. Yang dibutuhkan adalah rekonstruksi paradigma pendidikan agar lebih humanis, inklusif, dan benar-benar membuka ruang mobilitas sosial bagi seluruh anak bangsa.
Menata Ulang Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi
Jika keadilan benar-benar menjadi tujuan, maka kebijakan pendidikan tinggi Indonesia harus diarahkan ulang secara mendasar. Langkah pertama adalah memastikan akses minimal bagi seluruh mahasiswa dari keluarga miskin. Program seperti BBI, KIP Kuliah, dan berbagai skema afirmasi tidak boleh sekadar simbolik; perluasan penerima minimal 50 persen dari total mahasiswa baru adalah syarat mutlak untuk menutup jurang ketimpangan yang kian melebar.
Kedua, reformulasi UKT berbasis keadilan sosial harus menjadi agenda utama. Fakta bahwa mahasiswa dari kelompok ekonomi terbawah masih dibebani UKT sebesar Rp 5–7 juta menunjukkan adanya distorsi serius. Ini bukan UKT progresif, tetapi UKT regresif yang justru menghambat mobilitas sosial. Kampus perlu mengembalikan roh subsidi silang: mereka yang mampu membantu meringankan beban mereka yang kurang mampu.
Ketiga, penguatan PTS sebagai mitra strategis sangat mendesak, mengingat 52 persen mahasiswa Indonesia berada di PTS. Tanpa subsidi operasional bagi PTS kecil dan menengah, kesenjangan mutu antara institusi akan terus melebar. Pemerintah harus melihat PTS bukan sebagai entitas komersial semata, tetapi sebagai bagian integral dari ekosistem pendidikan nasional.
Keempat, pemerataan dosen dan fasilitas tidak boleh lagi menjadi jargon. Konsentrasi dosen berkualifikasi doktor di Jawa harus diimbangi kebijakan insentif nasional yang mendorong distribusi yang lebih adil. Kelima, revitalisasi PTKIN harus diarahkan untuk mewujudkan pendidikan rahmatan lil-‘alamin—pendidikan yang humanis, terjangkau, dan inklusif.
Pada akhirnya, kita harus bertanya: apakah pendidikan tinggi kita masih memanusiakan manusia, atau justru mempersempit ruang bagi yang paling lemah? Seperti diingatkan al-Attas, pendidikan adalah proyek peradaban; dan sebagaimana Freire tekankan, pendidikan harus membebaskan.
Indonesia membutuhkan keberanian moral untuk memastikan pendidikan tinggi benar-benar memanusiakan, membebaskan, dan membuka pintu bagi seluruh anak bangsa. Pendidikan yang kehilangan kemanusiaannya, kehilangan seluruh maknanya. {*}
*) Prof Dr H Mohammad Kurjum, MAg, Guru Besar Ilmu Metodologi Pembelajaran PAI, UIN Sunan Ampel Surabaya; Direktur PUSKATT Nusantara; dan Calon Rektor UINSA Surabaya 2026-2030.
