SIDOARJO (RadarJatim.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menyoroti progres pembangunan frontage road di Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 ini yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.
Dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggujawaban (LKPj) Bupati Sidoarjo tahun anggaran 2025 menyebutkan bahwa total pembangunan frontage road sejak 2021 hingga 2025 mencapai sekitar 7.778,9 meter.
Dengan rincian pada tahun 2021 sepanjang 1.290 meter, sepanjang 3.003,9 meter di tahun 2022, sepanjang 1.093 meter di tahun 2023 dan sepanjang 2.391 meter pada tahun 2024 lalu.
Akan tetapi, memasuki tahun 2025 lalu, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo hanya mampu merealisasikan pembangunan frontage road sepanjang 10 meter dari target 700 meter.
H. Choirul Hidayat, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo menilai bahwa capaian pembangunan frontage road pada tahun 2025 lalu sangat memprihatinkan dan jauh dari ekspektasi, Senin (27/4/2026).
Menurutnya bahwa capaian pembangunan frontage road tahun 2025 yang jauh dari target itu tidak boleh dianggap sepele, karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dalam upaya mengurai kemacetan jalan raya.
“Kalau melihat trend sebelumnya, capaian bisa ribuan meter per tahun. Tapi di tahun 2025, hanya 10 meter saja. Ini jelas ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Ia meminta Dinas PUBMSDA Sidoarjo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan dilapangan.
Politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga meminta adanya transparansi terkait kendala yang menyebabkan target 700 meter tidak tercapai di tahun 2025 lalu.
“Harus dibuka apa masalahnya. Apakah di pembebasan lahan, perencanaan yang tidak matang atau faktor teknis lainnya. Jangan sampai target hanya jadi angka diatas kertas,” ujarnya.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD Sidoarjo itu menegaskan bahwa pembangunan frontage road memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas di Kabupten Sidoarjo, terutama dikawasan tersebut yang dikenal padat kendaraan.
Jika tidak segera diselesaikan, potensi kemacetan akan terus menjadi persoalan yang berlarut-larut “Frontage road ini solusi untuk mengurai kemacetan. Kalau progresnya seperti ini, tentu masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.
Maka dari itu, Komisi C DPRD Sidoarjo akan terus melakukan pengawasan dan mendorong agar kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bisa lebih optimal ditahun berjalan maupun perencanaan kedepan.
“Kedepan harus lebih realistis, tapi juga terukur. Jangan sampai target tinggi, tapi realisasinya sangat jauh dari harapan,” pungkasnya. (mams)
