GRESIK (RadarJatim.id) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting guna mencapai target prevalensi sebesar 14,2 persen pada tahun 2029. Penguatan kolaborasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Sinkronisasi Program dan Pendampingan Web Pelaporan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (Web Bangda) Kabupaten Gresik Tahun 2026 di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Rabu (17/6/2026).
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, saat membuka kegiatan. Menurutnya, percepatan penurunan stunting merupakan agenda prioritas nasional yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stake holders), mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, kader, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Ini bukan pekerjaan satu OPD, bukan pekerjaan sektor kesehatan saja. Penurunan stunting adalah kerja bersama yang membutuhkan komitmen seluruh pihak,” tegas Wabup Alif.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kukuh Tri Sandi, serta Afidah Andani dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Peserta terdiri atas perangkat daerah pengampu program percepatan penurunan stunting, para camat, kepala puskesmas, koordinator penyuluh KB kecamatan se-Kabupaten Gresik, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Wabup Alif menjelaskan, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting nasional masih berada pada angka 19,8 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 14,2 persen pada tahun 2029 dan mencapai 5 persen pada tahun 2045 sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
Sementara itu, prevalensi stunting di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 tercatat sebesar 15,2 persen. Angka tersebut menjadi perhatian bersama sekaligus pijakan dalam memperkuat berbagai program percepatan penurunan stunting di daerah.
Menurutnya, arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029 menempatkan pencegahan dan percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari transformasi sosial. Intervensi prioritas yang dilakukan meliputi penanggulangan kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, suplementasi gizi mikro, pemenuhan ASI eksklusif, serta pendampingan kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Lebih lanjut Wabup Alif mengingatkan, tantangan percepatan penurunan stunting tidak hanya berkaitan dengan pendanaan. Dikatakan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, seperti pemahaman terhadap esensi aksi konvergensi yang belum merata, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, intervensi layanan yang belum sepenuhnya fokus pada sasaran prioritas, serta perlunya penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi strategis.
“Kita tidak boleh hanya berfokus pada output kegiatan. Hal yang paling penting adalah dampaknya. Apakah angka stunting benar-benar turun, apakah anak-anak yang menjadi sasaran mengalami perbaikan status gizi. Kalau tidak ada dampaknya, maka program harus dievaluasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Gresik, Edi Hadisiswoyo, dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini bertujuan menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting agar berjalan terpadu, efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting, mulai dari tahap analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan program, monitoring, hingga evaluasi.
“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun integrasi program lintas sektor, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, penguatan layanan bagi kelompok sasaran prioritas, serta kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, puskesmas, desa, dan seluruh pihak terkait,” tuturnya. (sto)
