SURABAYA (RadarJatim.id) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menggelar kegiatan ‘Sosialisasi Anti Korupsi dan Pengarahan Sekretaris Satgas Saber Pungli’ menuju WBK/WBBM di Hotel JW Marriot Surabaya, Selasa (5/10/2021). Kegiatan ini menghadirkan langsung Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol DR Agung Makbul, S.H,M.H.
Dalam kegiatan ini diikuti seluruh KUPT Imigrasi se-Jatim dengan moderator Kabid Tikim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Guntur Sahat Hamonangan. Acara dibuka oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim, Krismono. Hadir dalam kegiatan tersebut Kadiv Keimigrasian Jaya Saputra dan Kakanim Kelas I Khusus TPI Surabaya Chicco Muttaqin selaku panitia dan para kepala bidang.
Kakanim Surabaya Chicco Muttaqin dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini berharap dapat membuat jajarannya bisa mempertahankan predikat yang WBK/WBBM yang selama ini sudah diraih.
“Harapan kami, dengan kegiatan ini akan semakin menguatkan kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa embel-embel apapun. Tentunya dengan inovasi-inovasi baru untuk semakin memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik,” kata Chicco.
Disebutkan, acara ini diikuti sekitar 65 peserta secara offline dan diikuti 200an peserta secara online. Kakanwil Krismono dalam arahannya mengatakan, agar jajaran imigrasi komitmen mewujudkan reformasi birokrasi bersih.
Termasuk selalu berproses meskipun sudah mendapatkan predikat WBK (wilayah bebas dari korupsi) maupun WBBM (wilayah birokrasi bersih melayani). Dengan begitu bisa terwujudkan pemerintahan bersih dari KKN.
“Bagaimana menyikapi satker kita ini benar-benar bebas dari KKN. Terlepas terwujud atau tidaknya dapat WBK/WBB apa tidak, tetap harus bisa teruwujdnya bebas dari KKN,” kata Kakanwil Jatim Krismono.
) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menggelar kegiatan ‘Sosialisasi Anti Korupsi dan Pengarahan Sekretaris Satgas Saber Pungli’ menuju WBK/WBBM di Hotel JW Marriot Surabaya, Selasa (5/10/2021).
Mantan Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatimmenambahkan untuk bisa mewujudkan hal itu sesegera mungkin dilakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam rangka pelayanan yang berkualitas.
Pihaknya mengingatkan bahwa hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus dihilangkan. Dengan keterpaduan itulah Krismono berharap pemberantasan pungli akan efektif.
“Kami juga perlu menegaskan bahwa semangat pemberantasan pungli lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan. Yang namanya pungutan liar bukan hanya soal besar-kecilnya, namun kalau dibiarkan berpotensi membentuk budaya kontra produktif dan bertentangan dengan semangat anti korupsi,’ pungkasnya. (HUM/RED).
