KEDIRI (RadarJatim.id) — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kediri Menggugat kembali melakukan aksi demo kepada DPRD Kabupaten Kediri, Senin (24/2/2025. Mereka menentan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Inpres no. 1/2025 terkait efisiensi anggaran. Aksi serupa juga mereka lakukan pada Jumat (21/2/2025) lalu.
Aksi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ ini sebagai bentuk penolakan keras mereka terhadap pemberlakukan Inpres (Instruksi Presiden) nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Pada Jumat pekan lalu, massa yang telah menggelar aksi ini sempat tidak mendapat respon dari DPRD Kabupaten Kediri.
“Ini adalah aksi lanjutan kami dari aksi kemarin yang tak direspon oleh mereka yang mengaku sebagai wakil rakyat,” kata Kordinator Aksi, Shelfin Bima Prakosa, Senin (24/2/2025) dengan suara lantang.
Dalam aksi ini, para mahasiswa mempertanyakan kinerja dari DPR. Ia merasa, dengan adanya kebijakan baru dari presiden tentang efisensi anggaran yang digunakan sebagai pendorong program makan bergizi gratis (MBG), sangat tidak relevan.
“Itu harus kami tolak, karena anggaran yang seharusnya dikelola kementerian berhubungan harkat martabat hidup masyarakat dikurangi,” katanya usai aksi.
Ia mencontohkan, anggaran pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menambah kelayakan pengelolaan, fasilitas, infrastruktur dan subsidi biaya kesehatan, lewat kebijakan Inpres tersebut, jadi bakal terkurangi.
“Pemerintah memotong anggaran untuk digunakan makan gizi gratis. Program tersebut hanya untuk mementingkan elektoral politik presiden. Bagaimana mungkin anggaran bidang-bidang lain berhubungan masyarakat dikurangi, tapi pengeluaran masyarakat bertambah,” bebernya.
Meskipun telah ditemui di luar gedung oleh ketua DPRD dengan di kawal langsung oleh Kapolres Kediri, Kakesbangpol dan Plt Kasatpol PP, massa aksi tetap menuntut adanya diskusi terbuka dengan seluruh peserta aksi.
Namun, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, menawarkan agar diskusi dilakukan di dalam gedung dengan perwakilan mahasiswa. Tawaran ini ditolak oleh peserta aksi. Mereka bersikeras agar seluruh massa aksi dapat ikut serta dalam pertemuan tersebut.
“Kalau tidak bisa masuk, kami tetap di sini untuk berdiskusi dan menyampaikan tuntutan kami,” ujar salah satu orator.
Pada bagian lain, ketua DPRD Kabupaten Kediri saat menemui para peserta aksi ‘Aliansi Kediri Menggugat’ memberikan apresiasi sebesar-besarnya, karena telah berani memberikan kritik dan suara yang dirasa telah mewakili seluruh masyarakat terdampak adanya Inpres 1/2025 itu.
“Kami sangat mengapresiasi semangat dan tuntutan para mahasiswa. Demokrasi harus ditegakkan, dan kami siap menampung aspirasi mereka. Namun, perlu diingat, bahwa keputusan terkait Inpres ini berada di tingkat pusat, yaitu DPR RI,” jelas Murdi.
Dia menambahkan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke tingkat yang lebih tinggi dan berharap kebijakan yang diambil nantinya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Kediri secara keseluruhan. (rul)
