SIDOARJO (RadarJatim.id) Anggota DPR RI Komisi VII Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS), memberikan warning keras kepada oknum-oknum yang mempersulit pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya. Warning ini disampaikan pasca politisi Partai Gerakan Indonesia Raya ini mendapatkan aduan jika ada oknum yang mempersulit dan menganggu usaha mereka.
Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini juga siap pasang badan untuk melindungi UMKM. Pihaknya menegaskan pertumbuhan UMKM saat ini benar-benar menjadi fokus pemerintah. Selalu anggota DPR RI Komisi VII yang salah satunya membidangi UMKM ini juga akan selaras dengan kebijakan presiden yang mendukung majunya UMKM.
BHS menyampaikan perekonomian nasional berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tumbuh 5 persen lebih di tahun 2024 sebesar Rp 21 ribu triliun, sebesar 61 persen dari produk UMKM.
“UMKM menjadi penopang ekonomi nasional yang harus didukung pertumbuhannya. Jangan sampai ada oknum aparat yang menggangu pertumbuhan UMKM dengan dalih tidak memberikan kesejahteraan pegawai yang berpatokan dengan upah minimun kabupaten,” Ujar BHS seusai melakukan kunjungan kerja di home industri roti di Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (3/1/2025).
Pelaku UMKM di Wonoayu ini, kata Founder BHS Peduli ini dinilai sudah memberikan Kesejahteraan yang cukup kepada pegawainya. Dan merekrut pekerja disekitar lokasi pabrik atau desa setempat.
“Tadi saya lihat juga pegawainya happy dan tidak tertekan,” Imbuh politisi Dapil Surabaya dan Sidoarjo ini.
Pihaknya menyantkan adanya oknum aparat yang diduga mengganggu pelaku UMKM tanpa memberikan toleransi atas apa yang permasalahkan. Apalagi, pelaku UMKM tersebut telah kooperatif mentaati aturan dan beberapa izin yang kini dalam proses perlengkapan.
“Bayangkan jika kita dukung pertumbuhan ekonomi yang dimana, mereka ini sebagai penyumbang terbesar tenaga kerja dan ekonomi. Target dari pemerintah pusat untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen di tahun 2025 akan tercapai. Jangan lagi ada oknum-oknum aparat yang menggangu UMKM lawannya adalah saya, akan berhadapan dengan saya,” Tegas Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Jatim ini.
Pihaknya juga meminta Bank milik negara untuk lebih memperhatikan suku bunga KUR yang dibebankan kepada pelaku UMKM. Lantaran saat ini salah satu Bank milik negara memberikan suku bunga lebih dari 15% terhadap pelaku UMKM di Wonoayu tersebut.
“Saya tidak menyebutkan bank apa, tapi saya harap bank yang bersangkutan intropeksi dalam hal ini. Apalagi, pinjaman KUR ini fasilitas yang diberikan negara kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Kedepan kami akan meminta kepada pemerintah untuk menurunkan suku bunganya menjadi 3%,” Terangnya.
Ditempat yang sama, Hari, pemilik home industri roti di Wonoayu berharap izin-izin usaha dari dinas terkait lebih dipermudah dan tidak ada lagi oknum aparat yang menggangu pertumbuhan usahanya.
“Intinya kami taat aturan, semoga izin-izin usaha dipermudah dan tidak ada lagi oknum aparat yang mempermasalahkan usaha kami. Kami tidak masalah jika ada temuan kesalahan dalam sebuah usaha, tapi kami berharap diarahkan dan tidak ada pungli lagi,” kata Hari.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo M Edi Kurniadi menegaskan pihaknya siap melakukan pendampingan agar pelaku UMKM di Sidoarjo bisa mengembangkan usahanya. Termasuk akan membantu agar mereka bisa mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Saat ini istilahnya tidak lagi pembinaan, tapi kami melakukan pendampingan agar mereka bisa lebih berkembang, ” Katanya. (RJ/RED)
