SURABAYA (RadarJatim.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan Drs. Heru Purwaka, M.M sebagai Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya yang baru di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Senin (16/11).
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKN Nomor: 182/KEP/2020 tanggal 14 Oktober 2020, Heru Purwaka resmi menggantikan Kepala Kanreg II BKN Surabaya sebelumnya yaitu Tauchid Djatmiko, SH, M.Si yang pindah menjadi Kanreg III.
Kepada Kepala Kanreg II BKN yang baru, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya inovasi bagi efisiensi layanan kepegawaian khususnya Digitalisasi Sistem. Menurutnya, Digitalisasi Sistem akan sangat membantu dalam urusan kepegawaian seperti rekrutmen, update data pegawai hingga pengurusan data pensiun yang saat ini telah dilakukan BKN.
“Maka hari ini format digitalisasi sistem termasuk koneksitas diantara seluruh maksimalisasi kinerja dan kompetensi ASN menjadi sangat penting,” tutur orang nomor satu Jatim ini.
Maka dari itu, sebagai bentuk percepatan digitalisasi, Gubernur Khofifah juga meminta bantuan kepada Heru Purwaka dalam proses pengisian kursi pejabat yang mulai kosong di Pemprov Jatim. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk menyiapkan formasi dengan kekuatan leadership dan managerial skill yang bisa berseiring dengan berbagai perkembangan pemenuhan kebutuhan birokrasi pemerintahan dalam melayani masyarakat.
Tak hanya itu, Gubernur perempuan pertama Jatim ini juga memuji atas kinerja BKN pada tahun-tahun sebelumnya terkait transparansi dalam rekrutmen CPNS.
“Format-format seperti ini memberikan pembelajaran bagaimana transparansi dalam proses rekrutmen CPNS dilakukan dengan sangat baik oleh BKN,” puji Gubernur Khofifah.
Format CAT yang telah dilakukan oleh BKN, dirasa Gubernur Khofifah akan memberikan referensi positif bahwa apa yang dikhawatirkan terjadi nepotisme bisa terjawab dengan adanya update tes CPNS secara real time.
Sementara itu, Kepala BKN Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS, dalam sambutannya berpesan kepada Kepala Kanreg Heru Purwaka, untuk bisa terus meningkatkan kerjasama dengan instansi vertikal khususnya Pemprov Jatim.
“Saya harap bisa kerjasama dengan baik untuk Pemprov Jatim, khususnya urusan keterlambatan kenaikan pangkat atau pensiun,” pungkas Bima Haria. (Phaksy/Red)
