BOJONEGORO (Radarjatim.id) – Perum Bulog Kantor Cabang Bojonegoro memberikan kepastian bahwa ketersediaan beras cadangan pemerintah (BCP) berada dalam kondisi yang aman. Saat ini, stok BCP yang tersimpan di gudang Bulog mencapai 53.000 ton, jumlah yang diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran hingga 10 bulan mendatang.
Kepala Perum Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja, menyampaikan bahwa total serapan gabah dan beras sejak Januari hingga Agustus 2025 mencapai sekitar 48.700 ton setara beras.
“Serapan gabah ini merupakan salah satu strategi utama Bulog dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menstabilkan harga di tingkat petani,” ujarnya pada Rabu, 3 September 2025.
Sesuai dengan petunjuk teknis dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dilakukan melalui berbagai saluran distribusi. Ini mencakup pedagang pengecer di pasar tradisional, Koperasi Distributor Mitra Pangan (KDMP), program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berkolaborasi dengan dinas terkait, instansi pemerintah, TNI/Polri, kios pangan yang dibina oleh pemerintah daerah, Rumah Pangan Kita (RPK), BUMN pangan dan kios binaan BUMN, serta jaringan ritel modern non-grosir.
Harga tebus beras SPHP di gudang Bulog ditetapkan sebesar Rp11.000 per kilogram dalam kemasan 5 kilogram. Penyalur diberikan izin untuk menjual kepada konsumen akhir dengan harga yang tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium, yaitu Rp12.500 per kilogram.
“Setiap konsumen dibatasi untuk membeli maksimal dua kemasan atau 10 kilogram per orang,” jelas Ferdian.
Meskipun ketersediaan stok mencukupi, Ferdian mengakui adanya tantangan di lapangan, terutama dalam proses verifikasi mitra penyalur yang memerlukan waktu agar sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bapanas.
Untuk mengatasi kendala ini, Bulog Bojonegoro mengambil tiga langkah strategis: pertama, menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan sosialisasi, penyebaran informasi, serta perencanaan penyaluran; kedua, melibatkan calon penyalur yang memenuhi syarat sesuai jalur distribusi yang telah ditetapkan; dan ketiga, memastikan ketersediaan stok SPHP secara berkala sesuai dengan kebutuhan harian dan mingguan.
Ferdian menambahkan, Bulog terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Forum ini secara rutin membahas berbagai aspek terkait penyerapan gabah/beras dari petani, ketersediaan dan pemerataan stok, serta efektivitas program penyaluran baik di tingkat lokal maupun nasional.
“Kolaborasi yang erat ini sangat krusial dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan beras tetap terjamin bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (Pradah)
