SIDOARJO (RadarJatim.id) — Bosda Berkeadilan yang rencananya akan diterapkan pada tahun 2026 ini mendapat penolakan keras dari Lembaga Pendidikan Ma’arif PC NU Sidoarjo, karena dinilai tidak memenuhi sarat berkeadilan. Termasuk juga seragam dan beasiswa yang peruntukannya hanya siswa negeri.
Akhirnya tuntutan tersebut dikabulkan oleh Bupati Sidoarjo Subandi, bahwa Bosda Berkeadilan harus dikaji ulang sebelum diterapkan, karena sudah menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya di lingkungan dunia pendidikan.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Subandi saat menerima rombongan Pengurus LP Ma’arif PC NU Sidoarjo yang mengadu pada (16/12/2025) siang di Ruang Opsroom Pemkab Sidoarjo.
Sebelumnya, dalam pertemuan itu mereka mengadukan beberapa hal yang belakangan dikeluhkan oleh sekolah-sekolah swasta di Sidoarjo. Khususnya yang berada di bawah naungan LP Ma’arif PCNU Sidoarjo.
“Yakni penyaluran Bosda, pemberian seragam untuk siswa, dan beasiswa. Karena tiga program itu sepertinya hanya mengutamakan sekolah negeri dan mengabaikan swasta,” ungkap Ketua LP Ma’arif Sidoarjo M. Saifulloh Asy’ari kepada Bupati Sidoarjo.
“Kami berharap ada skema baru penyaluran Bosda dibatalkan atau dikaji lebih dulu sebelum diterapkan. Kemudian tentang seragam dan beasiswa untuk siswa kurang mampu, diharapkan juga bukan hanya untuk sekolah negeri,” harap Pak Sep_sapaan sehari-harinya.
Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi mengaku sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, setelah mendengar polemik terkait tiga program tersebut. Termasuk dengan Dinas Pendidikan, Bappeda, dan pimpinan DPRD Sidoarjo.
“Skema baru penyaluran Bosda dengan nama Bosda Berkeadilan itu merupakan usulan dari Komisi D DPRD Sidoarjo. Kami sudah koordinasi, dan kami putuskan untuk ditunda dulu. Dilakukan kajian dan sosialisasi yang menyeluruh terlebih dulu sebelum diterapkan,” tegas Subandi.
“Tahun depan, penyaluran Bosda yang nilainya sekira Rp 157 miliar itu akan dilakukan seperti sebelumnya. Sambil dilakukan kajian dan sebagainya, apakah Bosda Berkeadilan memungkinkan diterapkan di tahun berikutnya atau tidak,” terangnya.
“Seragam, bantuan yang diberikan bermanfaat untuk masyarakat, karena visi misi kami adalah untuk umum, tidak hanya untuk negeri,” jelasnya.
Jadi masih perlu dilakukan sosialisasi yang menyeluruh, tidak ujuk-ujuk. Terkait pembagian seragam gratis dan beasiswa untuk siswa kurang mampu, bupati juga memberikan peluang kepada sekolah swasta bisa ikut mendapatkan. “Mungkin bisa lewat PAK tahun 2026 atau mulai 2027,” pungkas Subandi.
Usai mendapat jawaban dan penjelasan yang sangat jelas dan tegas dari Bupati Sidoarjo Subandi, Pak Sep bersama jajarannya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sidoarjo karena telah memenuhi aspirasi kami. “Kalau kami dimintai untuk membantu menyiapkan data, Insya Alloh kami siap membantu,” ucap Pak Sep.(mad)
