SIDOARJO (RadarJatim.id) – Tuntutan islah dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) beberapa waktu lalu begitu kencang terhadap Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Hj. Mimik Idayana.
Bahkan LSM dan Ormas yang mengatasnamakan rakyat itu melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/2/2026). Mereka mendesak lembaga legislatif itu untuk menjadi ‘modin’ dalam merujukkan dua Kepala Daerah Sidoarjo yang dianggap sedang bersiteru tersebut.
Ditemui dikediamannya yang berada diwilayah Kecamatan Candi, Wabup Mimik Idayana mengatakan bahwa hubungannya dengan Bupati Subandi sedang baik-baik saja. Maka dari itu, tidak ada yang perlu diislahkan antara dirinya dengan Bupati Subandi.
“Buktinya, saya tetap bekerja sebagai Wabup (Sidoarjo, red). Saya tetap turun ke bawah menyapa masyarakat, melakukan sidak-sidak, bahkan saya sudah berupaya mencari bantuan dari pusat agar pembangunan jalan lingkar timur Sidoarjo bisa teralisasi tahun 2025 lalu. Semoga betonisasi jalan lingkar timur bisa tuntas sampai Candi pada tahun 2026 ini,” kata Wabup Mimik Idayana didepan awak media.
Perempuan yang biasa disapa Mak Mimik itu menyampaikan bahwa kalau perseteruan yang dimaksud oleh beberapa LSM dan Ormas itu terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) itu, Mak Mimik menilai mereka salah alamat.
“Kalau yang mereka maksud itu soal Rp 28 Milyar. Itukan urusan antara perusahaan dengan perusahaan, tidak ada urusannya dengan saya sebagai Wabup (Sidoarjo, red),” sampainya.
Kalau merujuk posisinya sebagai Wabup Sidoarjo. Justru dia sering mendapatkan perlakuan yang dikriminatif, bahkan cenderung mengarah tindakan perundungan atau pelecehan terhadap dirinya sebagai seorang kepala daerah.
Salah satunya saat menghadiri undangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026) lalu.
Mak Mimik merasa mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan dengan Pimpinan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang juga datang sebagai undangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut.
Ia ditempatkan di hotel yang berbeda dengan Pimpinan Daerah Sidoarjo lainnya, seperti Ketua DPRD, Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), Komandan Kodim (Dandim) 0816, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.
“Hotel yang saya tempati itu letaknya jauh dari lokasi acara. Sekitar 30 menit perjalanan, kalau menggunakan kendaraan melalui jalan tol,” sampainya.
Bukan lokasinya yang jauh. Namun yang membuat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sidoarjo mengelus dada, ia serasa diasingkan oleh pihak protokol Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Karena, ia berada di hotel berbeda yang hanya ditemani oleh seorang ajudan saja. Sedangkan Pimpinan Daerah Sidoarjo lainnya berada dalam satu hotel bersama dengan orang-orang yang diduga tidak ada kepentingan di dalam acara itu, diantaranya Asisten I Ainun Amalia, Staf Ahli Bupati Sidoarjo Bidang Hukum dan Politik Arif Mulyono, pejabat protokoler serta tim dokumentasi Bupati Subandi.
Hotel yang ditempati oleh Bupati Sidoarjo bersama protokoler beserta tim dokumentasinya serta Asisten I dan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik jaraknya hanya sekitar ratusan meter dari lokasi acara.
“Seharusnya yang dekat dari acara adalah rombongan Forkopimda, termasuk saya! Bukan malah orang-orang tidak berkepentingan dalam menghadiri acara Rakornas itu. Meskipun begitu, tetap saya senyumin aja,” ucap Mak Mimik sambil tertawa ringan.
Ia mengaku harus berangkat pagi-pagi buta karena harus menunggu mobil yang khusus disiapkan untuk masuk ke dalam acara tersebu. Namun didalam mobil yang disiapkan dengan tanda khusus itu, telah terisi oleh orang-orang yang tidak berkepentingan untuk menghadiri acara undangan Rakornas Pemerintah Pusat Dan Daerah 2026.
“Setelah menunggu selama 30 menit di dekat bundaran SICC Bogor itu. Mobil yang sudah terisi penuh oleh rombongan Bupati (Subandi, red) itu datang. Untung saja ada yang mau mengalah dan turun dari mobil. Akhirnya, saya bisa masuk ke acara Rakornas itu,” terangnya.
Namun yang hingga kini menjadi tanda tanya bagi mantan anggota DPRD Sidoarjo periode 2019-2024 itu adalah adanya Asisten I, Staf Ahli Bupati Sidoarjo Bidang Hukum dan Politik Arif Mulyono, pejabat protokoler serta tim dokumentasi dalam acara yang seharusnya diikuti oleh Forkopimda Sidoarjo saja.
Sementara itu, Event Organizer (EO) yang ditunjuk oleh Protokoler Pemkab Sidoarjo dalam menyiapkan rombongan pejabat menuju acara itu mengaku tidak ada niat mencarikan hotel untuk Wabup Mimik Idayana yang jauh dari lokasi Rakornas.
Ia mengaku bahwa hotel di dekat lokasi acara semuanya sudah penuh, acaranya juga cukup mendadak dan tidak ada waktu yang panjang untuk menyiapkan hotel bagi rombongan dari Sidoarjo.
“Karena hotel di dekat acara penuh semua. Kan, dadakan permintaannya itu. Jadi terpaksa untuk Bu Wabup dapat hotel yang agak jauh dari lokasi acara,” pungkasnya. (mams)
