SURABAYA (RadarJatim.id) Hari ini, Kamis (12/10/2023) bertepatan dengan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jatim. Sebagai penanda hari jadi, Gubernur Jawa Timur, Hj Khofifah Indar Parawansa melaksanakan Upacara Peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jatim yang digelar di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Dimomen bertambahnya usia ini banyak harapan yang disampaikan para tokoh masyarakat agar Provinsi Jatim semakin baik. Seperti harapan dari H Khulaim Junaidi, SP, MM, anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Kabupaten Sidoarjo.
Anggota Komisi C DPRD Jatim ini mengatakan terkait Hari Jadi Pemprov Jatim ini adalah penanda bertambahnya umur dan kedewasaan, sehingga Jawa Timur yang saat ini terus berbenah. Seperti percepatan pembangunan infrastruktur, sesuai dengan Perpres 80 tahun 2019. Dimana pada 20 November 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
“Di daerah selatan masih belum selesai, juga jalan tol juga yang menghubungkan ke Banyuwangi itu sebagai alat transportasi yang dibutuhkan juga belum selesai,” kata Cak Khulaim, panggilan akrab H Khulaim Junaidi.
Politisi Partai Amanat Nasional ini menambahkan Jawa Timur juga masih banyak pekerjaan rumah, diantaranya BUMD- BUMD yang saat ini ada yang masih menyisakan masalah yang diantaranya tidak menghasilkan PAD namun malah membebani PAD, misalnya yang ada di Sidoarjo yaitu keberadaan Puspa Agro yang belum menghasilkan PAD secara maksimal.
“Banyak hal masalah BUMD yang perlu kita perhatikan dalam hal ini juga Jawa Timur harus memikirkan terkait masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di tahun 2025 sudah jelas-jelas akan berkurang 30 persen karena bagi hasil pajak kendaraan bermotor pembagiannya dengan pemerintah Kabupaten,” terang Cak Khulaim yang pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Sidoarjo ini.
Untuk itu, harus ada cara meningkatkan PAD Jatim dan harus dipikirkan bagaimana mencari pengganti daripada pendapatan itu melalui BUMD, melalui dinas-dinas yang bisa tahu ini ada penghasilan.
“Diantaranya yang sudah kami lakukan tapi masih belum ada penjelasan yaitu dari Dinas Kelautan, yang mana batas 12 mil sampai dari lantai itu menjadi hak provinsi. Sehingga bisa menghasilkan sesuatu karena banyak pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan sampai sejauh 12 mil ini untuk usaha, ini juga bisa menghasilkan tapi sampai sekarang belum apa ada kejelasan dari Mendagri terkait masalah ini sehingga belum menghasilkan (PAD,red),” urainya.
Mengenai masalah pendidikan, Cak Khulaim juga menyoroti masih banyak kabupaten yang belum memenuhi kuota ke sekolah menengah atas yang menjadi kewajiban provinsi. Sehingga belum bisa melaksanakan zona yang sebaiknya sehingga dengan zona itu malah kurang keadilan karena tidak meratanya jumlah SMA yang berada di Kabupaten maupun kota.
“Ibu gubernur yang saat ini menjelang akhir masa jabatannya kami berharap dengan adanya Pilkada nanti, berharap Ibu Gubernur bisa meneruskan untuk maju lagi agar menyelesaikan yang mungkin belum selesai, diantaranya menurunkan angka kemiskinan, menurunkan pengangguran,” tandasnya.
Termasuk dibidang kesehatan perlu pembenahan manajemen, dimana rumah sakit perlu dimaksimalkan, dioptimalkan. Sebab selama ini diantaranya kasus yang ada yang membebani Rumah Sakit milik Pemprov Jatim yaitu terkait masalah BPJS. Banyak pasien yang tidak mampu, orang tidak mampu tidak ditanggung oleh BPJS, namun di satu sisi kala itu rumah sakit milik provinsi banyak memberikan kelonggaran kepada pasien-pasien.
“Sehingga menjadi bebannya rumah sakit, yang terus sampai sekarang belum berani menghapus beban dan selalu menjadi temuan (BPK,Red),” ungkapnya.
Mantan Ketua DPD PAN Sidoarjo ini secara khusus berharap agar dengan bertambahnya usia Pemprov Jatim ini kedepan semakin hebat dan bisa mensejahterakan masyarakat Jatim. (RJ/RED)
