SURABAYA (radarjatim.id) – Persaingan kontestasi politik pemilihan walikota (pilwali) dan wakil walikota (wawali) Surabaya yang menjadi laga dua pasangan calon kini semakin hangat. Kedua pasangan calon (paslon) memiliki strategi sendiri untuk mendekatkan diri pada pemilih.
Seperti diketahui, laga politik yang berebut tahta L-1 dan L-2 dipastikan hanya diikuti oleh dua paslon, yakni Machfud Arifin – Mujiaman dan Eri Cahyadi – Armuji. Nama paslon terakhir yang kali ini akan dikulik oleh radarjatim.id bersama pandangan ahli di bidang politik.
Paslon Eri Cahyadi – Armuji menarik dikaji lantaran hadir dengan diwarnai sejumlah dinamika dan kontroversi. Mulai dari munculnya sosok Eri Cahyadi yang disebut-sebut sebagai “putra mahkota” Walikota Surabaya petahana Risma (Tri Rismaharini, Red.). Namanya, menyisihkan kader loyal PDIP lainnya untuk mendapat rekomendasi maju L-1, 2 September 2020 lalu.
Belum lagi, manuver politik dari sang pasangan, Armuji, yang sempat menyatakan diri lepas atau mundur dari bentuk pencalonan dirinya di tubuh partai PDIP.. Pernyataan ini ia sampaikan di hadapan media bulan Juli 2020 lalu.
Nah, sejauh ini kalangan publik bisa melihat pasangan Er-Ji masih mem-branding diri mereka dengan rujukan walikota dua periode, Risma. Rujukan ini tak pernah luput digaungkan di setiap safari politik ataupun iklan politik Er-Ji. Terbaru muncul tagar #meneruskankebaikan. Er-Ji ialah penerus kepemimpinan Bu Risma.
Jika dilihat kilas baliknya, sebenarnya publik bisa menyadari, bahwa sejak awal (sebelum rekom turun) Risma mendorong pencalonan Eri Cahyadi. Secara kasat mata ini bisa dilihat ketika Eri Cahyadi yang selalu mendapimpingi Risma di beberapa kesempatan. Apalagi, tambah kentara dengan bermunculan baliho Eri Cahyadi bersama Risma di beberapa sudut ruang publik.
Lantas, strategi branding atau kampanye yang menjual nama Risma ini apa benar-benar efektif dan membawa pengaruh positif bagi paslon Eri-Armuji sendiri? Apakah pola itu bisa optimal meyakinkan kalangan pemilih modern di Surabaya?
Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga, Suko Widodo, berpandangan, cara berkampanye seperti dilakukan tim Er-Ji ini sudah cukup lazim ditemui di Indonesia. Secara teori, paslon Er-Ji ini melakukan endorsement politik dengan merujuk nama Risma (Tri Rismaharini) yang telah dikenal luas masyarakat Surabaya dengan dua kali periode masa kepemimpinan.
Cara ini merupakan cara termudah dan cepat setiap kontestan politik untuk mendekatkan diri ke publik. Mudah didengar dan diingat. Tapi, cara ini tak sepenuhnya membawa pengaruh positif bagi paslon.
“Terkait cara berkampanye seperti itu, merupakan cara instan dengan merujuk nama seorang sosok. Cara mereka berpikir yang penting menang. Nah ini untuk jangka pendek bagus, tapi jangka panjangnya tidak bagus,” paparnya.
Suko menjelaskan, dampak jangka panjang pola itu tak menguntungkan bagi sosok paslon itu sendiri. Pasalnya, bila hanya mengacu pada rujukan atau cara-cara mengekor nama besar orang lain, sisi leadership sosok paslon tak cukup kuat di mata publik.
Selain itu, dikhawatirkan publik melihat sosok pemimpin bukan pemimpin yang mandiri. Pemimpin mandiri selalu punya kebebasan dalam mengambil kebijakan.
“Pertama saya tekankan, follower (pengikut) itu bukan pioneer (pelopor/pemimpin). Jadi sisi leadership itu terlihat cukup lemah. Mestinya, sebagai pemimpin, harus menunjukkan kedaulatannya menjadi calon pemimpin Surabaya,” ujar Suko.
Suko menambahkan, calon pemimpin sebaiknya tidak membatasi dirinya apalagi menekankan pada kecenderungan atau kedekatan saja. Dalam konteks leadership, itu nanti yang bisa jadi bumerang untuk paslon.
“Itu jadinya nanti sangat tergantung. Jadi kalau misal nama Risma jatuh, dia pun ikut terjatuh. Jadi sebaiknya jangan membatasi diri di situ,” tuturnya.
Lalu terkait upaya mendulang suara pemilih umum maupun kalangan milenial Surabaya, apa bisa mendongkrak suara dengan menjual nama Risma?
Suko beranggapan, pemilih modern sekaligus pemilih milenial dewasa ini sangat berpikir rasional. Ia menyebut anak-anak muda sekarang ibaratnya juga meniru drama Korea.
“Pemilih sekarang itu sifatnya berubah-ubah dan selalu menuntut. Saya rasa bagi pemilih yang rasional, follower itu bukan suatu yang menarik. Endorsement tidak terlalu bagus mengajak mereka,” ujarnya.
Suko pun menggarisbawahi, cara kampanye rujukan atau endorsemen memang bisa meraup suara dengan mudah. Tapi, juga belum tentu bisa jadi pemenang.
“Cara yang gampang dihafal. Oh, ini penerus Risma dan seterusnya. Dia menggunakan kekuatan orang lain. Tapi cara itu juga tergantung kekuatan lawan politik,” tukas Suko.
“Intinya hasil kampanye nggak bisa dilihat satu sisi. Misalnya, dengan mengekor nama terus dapat suara banyak. Ada banyak faktor, branding-nya, pesan kampanyenya ditambah manuver lawan politik,” imbuhnya.
Selebihnya, Suko menyarankan bagi paslon agar tidak hanya mengedepankan rujukan nama besar sosok orang lain. Dengan sisa waktu yang ada, sosok calon pemimpin harus lebih banyak menonjolkan kualitas kepemimpinan sendiri.
Sejumlah kelebihan dan pengalaman harus disampaikan kepada kalangan luas, alih-alih kesuksesan sosok orang lain yang terus dieksploitasi.
“Harus mulai ditonjolkan, mestinya dan sebaiknya orang menggunakan kekuatan dirinya bukan orang lain, terus mengoptimalisasi diri. Apalagi di era sekarang pemilih kritis. Jangan jadi pemimpin kok ngatut, pemimpin kok ngekor tok,” pungkas Suko.
Sementara itu, perlu diketahu Eri merupakan birokrat muda kelahiran Surabaya, 27 Mei 1977. Dia lulus sarjana dari di Fakultas Teknik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Karier birokratnya dimulai sebagai ASN di Dinas Bangunan Kota Surabaya pada 2001. Kariernya terus menanjak hingga menempati berbagai jabatan strategis seperti Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya Ruang dan Tata Ruang, lalu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) dan Plt Kadinas Kebersihan dan Ruang Terbuka (DKRTH) pada 2018.
Bisa dikatakan, latar belakang kariernya, mirip dengan petahana Risma. Saat dicalonkan, ia adalah Kepala Bappeko Surabaya. Risma pun sempat menduduki jabatan tersebut sebelum akhirnya menjadi walikota Surabaya dua periode.
Bedanya, Risma mengawali karier dari bawah, yakni Kabag Bina Pembangunan 2002, Kadinas Kebersihan dan Pertamanan 2005, dan terakhir Kepala Bappeko 2008.
Sementara Armuji merupakan politisi yang banyaj makan garam yang telah malang melintang di kursi parlemen Surabaya. Dia memulai karier politik (parlemen)-nya pada 2003 sampai dengan sekarang. Dua kali periode dirinya pernah memimpin legislator di DPRD Surabaya. Terakhir, pria kelahiran 8 Juni 1965 ini terpilih sebagai legislator DPRD Jawa Timur. (phaksy/red)
