SAMARINDA (RadarJatim.id) Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa secara resmi mendeklarasikan Asosiasi Profesor Muslimat NU sebagai langkah strategis mencerdaskan umat. Deklarasi menjadi respons atas aspirasi para guru besar di lingkungan Muslimat NU yang ingin berbagi pemikiran dan kontribusi keilmuan.
“Sudah cukup lama Guru Besar di Muslimat NU ingin ada asosiasi maka tadi itu adalah deklarasi Asosiasi Muslimat NU, insya Allah akan dikristalisasi strukturnya,” kata Khofifah dalam Pelantikan dan Rakernas Pimpinan Pusat Muslimat NU Masa Khidmat 2025-2030 di Samarinda.
Dia mengatakan pentingnya membangun konektivitas antara jejaring keilmuan di berbagai perguruan tinggi sebagai pondasi kolaborasi dan kemajuan bersama. Langkah ini strategis untuk memperkuat peran perempuan Muslim dalam membangun peradaban melalui jalur akademik.
Khofifah menegaskan bahwa Muslimat NU kini telah bertransformasi dari perjuangan di medan peranh menjadi perjuangan berbasis keilmuan. Senjata utama yang digunakan kini bukan lagi senjata api, melainkan riset, literasi, dan inovasi yang lahir dari ruang-ruang akademik.
“Insya Allah dengan segala hormat saya sampaikan bahwa Muslimat NU hebat. Itu dulu kita pakai senjata, sekarang senjata kita adalah ilmu. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah kita mendeklarasikan Asosiasi Profesor Muslimat NU,” tuturnya.
Dia berpesan agar seluruh anggota asosiasi memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal di daerah masing-masing. Menurutnya, menjadi diri sendiri dan menghadirkan solusi keilmuan yang kontekstual adalah bentuk kontribusi paling relevan bagi kemajuan umat.
“Be yourself and to the best. Jadi diri kita sendiri dan lakukan serta berikan yang terbaik karena kebutuhan di setiap daerah tidak sama berikan yang terbaik kepada daerah di mereka berproses,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah juga meluncurkan program strategis berupa Pelatihan Paralegal dan pendirian Lembaga Advokasi Hukum Keluarga Muslimat NU.
Program yang langsung diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua PP Muslimat NU Arifatul Choiri Fauzi dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI. (RJ/RED)
