GRESIK (RadarJatim.id) – Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Gresik luar biasa. Pada triwulan pertama 2022 ini, dinas ini mampu membukukan pendapatan dari sektor retribusi lebih dari Rp 5 miliar, Capaian ini jauh melebihi target dalam APBD yang dipatok Rp 2 miliar.
Meski begitu, Kepala DPM-PTSP Gresik A.M. Reza Pahlevi belum merasa puas dengan capaian moncer itu. “Saya setiap hari terus mencari potensi meningkatkan pendapatan,” kata Reza Pahlevi, Rabu (30/3/2022).
Sehari sebelumnya, kinerja positif itu mendapatkan apreasiasi dari Komisi II DPR RI. Komisi dengan lingkup tugas di bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu itu melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di DPM-PTSP Gresik.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Hakim disambut oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman dan Kepala DPM-PTSP Gresik A.M. Reza Pahlevi. Mereka melihat secara langsung 21 jenis pelayanan yang ada di MPP itu.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Hakim menyatakan, pihaknya ingin memastikan peningkatan pelayanan publik di Gresik sudah diselenggarakan dengan baik. Ia juga memastikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap playanan yang diberikan. Lukman Hakim menilai, MPP Gresik layak diapresiasi.
Pasalnya, hampir seluruh kebutuhan perizinan masyarakat tersedia di MPP Gresik. Masyarakat dapat menerima layanan secara langsung dengan mendatangi MPP atau bisa juga dengan sistem online.
“Pelayanan di sini (MPP Gresik, Red) sudah cukup memadai dan memudahkan masyarakat mengurus segala kebutuhan perijinan,” ungkapnya.
Lukman Hakim yang juga Ketua Fraksi PKB itu mengatakan, MPP juga ramah terhadap kaum disabilitas. “Saya lihat Pemkab Gresik memiliki paradigma pembangunan yang mengarusutamakan pelayanan bagi kaum disabilitas,”ujarnya.
Kendati demikian, masih ada sejumlah catatan sebagai bahan perbaikan untuk lebih maju ke depannya. “Misalnya bagaimana layanan difabel yang lebih detail, seperti alat baca atau alat dengar ke depan bisa disediakan di MPP ini. Dan catatan ini sebagai hal yang wajar demi kemajuan bersama dan peningkatan layanan bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan, Pemkab Gresik telah berkomitmen memberikan pelayanan prima. Mal Pelayanan Publik ini, katanya, merupakan komitmen pemerintah terhadap pelayanan dasar seluruh aspek yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Kami terus berusaha hadir di tengah masyarakat yang dibarengi dengan inovasi yang terus kita kembangkan. Misalnya jemput bola kick off di desa terkait pelayanan administrasi kependudukan,” kata Gus Yani, sapaan akrab Fandi Akhmad Yani.
Dikatakan, Pemkab Gresik juga berkomitmen mengangkat UMKM di Gresik untuk terus maju. Bahkan ia berharap UMKM di Gresik berdaya saing tinggi, sehingga berani menembus pasar ekspor. Ia menjelaskan, NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi UMKM atau perizinan produk UMKM ke depan dapat diurus di tingkat kecamatan.
“Saat ini masih Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Gresik Kota yang kita jadikan pilot project. Dan secepatnya akan diterapkan di kecamatan lainnya. Upaya ini akan terus kita dorong agar NIB bisa di selesaikan di tingkat kecamatan,”tegasnya.
Dengan adanya MPP, diharapkan agar masyarakat tidak bingung. Di era transformasi digital seperti saat ini, pihaknya juga akan mengenalkan kepada masyarakat terkait banyaknya platform yang dapat diakses dari gadget dan bisa dilakukan di mana pun berada.
“Di era transformasi digital ini, kami terus mempersiapkan berbagai platform untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang efektif efisien, cukup memanfaatkan gadget yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Saya yakin mayoritas masyarakat Gresik sekarang ini sudah banyak mengikuti perkembangan teknologi,” ungkapnya. (sho)
