SURABAYA (radarjatim.id) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN & RB) mengapreasiasi langkah Pemprov Jatim dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta pengendalian laju inflasi lewat program Lumbung Pangan Jatim. Diharapkan, program ini berkelanjutan, karena manfaatnya positif bagi masyaraakat dan pemerintah.
Apresiasi Kemen-PAN & RB itu disampaikan Deputy Bidang Pelayanan Publik Kemen-PAN RB, Prof Dr Diah Natalisa, MBA saat mengunjungi anjungan Lumbung Pangan Jatim di hall Jatim Expo, Jl. A. Yani Surabaya, Rabu (9/9/2020). Dalam kunjungan itu, Diah didampingi Kabiro Perekonomian Pemprov Jatim, Ir Tiat S. Suwardi, Msi. Mereka diterima Ketua Tim Pelaksana Lumbung Pangan Jatim, Mirza Muttaqien.
Banyak hal dimintakan penjelasan dari pelaksanaan program penjualan sembako murah yang layanan distribusinya sudah menjangkau 38 daerah di kabupaten/kota di Jatim ini. Selain terkait mekanisme pengelolaan, Prof Diah juga mengonfirmasi kebenaran pemberlakuan bebas biaya kirim untuk masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Jatiim.
“Ya benar, Bu. Seluruh biaya pengiriman ke seluruh masyarakat pembeli ditanggung oleh Pemprov Jatim,” ungkap Mirza, yang dikuatkan Tiat S, Suwardi.
Mendengar penjelasan ini Prof Diah manggut-manggut dan menilai ini program bagus yang perlu dipertahankan. Kalau perlu terus dikembangkan layanannya kepada masyarakat luas. Sebab, efek positifnya ternyata tidak saja dirasakan oleh masyarakat pembeli, tetapi juga petani produsen, juga pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendistribusian barang yang dijual.
“Ini bagus dan bisa terus dikembangkan. Apalagi, ternyata bagus untuk membantu mengendalikan inflasi,” ujar Prof Diah.
Mirza menambahkan, sesuai arahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, harga jual di Lumbung Pangan Jatim harus di bawah harga pasaran. Dengan demikian, masyarakat pembeli bisa menikmati double manfaat, yakni harga yang lebih murah dan bebas biaya pengiriman (free ongkir) untuk pembelian secara online dan COD yang berlaku di seluruh wilayah Jatim.
Selain itu, lanjut Mirza, atas pendistribusian komoditas yang dikirim ke masyarakat melalui layanan Kantor Pos (PT Pos Indonesia, Red.), sebesar Rp 5.000 per paket order dialokasikan kepada BUMDes. Diketahui, ratusan BUMDes di Jatim sudah bekerja sama dengan Kantor Pos di tiap daerah. Dalam kerja sama itu di antaranya, BUMDes membantu menggalang calon pembeli di desa masing-masing untuk diinformasikan ke Kantor Pos atau ke manajemen Lumbung Pangan Jatim.
“Yang dialokasikan ke BUMDes itu, ya semacam fee marketing gitu,” kata Mirza. (rj2)
