SURABAYA (RadarJatim.id) Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dinilai telah berada pada jalur yang tepat dalam mengakselerasi pembangunan pendidikan. Hal ini mendapat apresiasi langsung dari DPRD Jawa Timur, khususnya Komisi E.
“Kita melihat regulasi dan kebijakan yang diambil sudah sesuai arah yang benar,” kata Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno.
Sri Untari, yang merupakan anggota legislator PDI Perjuangan, menyebut komitmen Khofifah terhadap pendidikan tercermin jelas dari besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan menjadi fokus yang terus diperkuat melalui kerja sama lintas sektor.
Menurutnya, anggaran pendidikan yang mencapai Rp 9,3 triliun dalam APBD murni merupakan bentuk nyata keberpihakan terhadap pendidikan. Dana sebesar itu membuktikan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan manusia di Jatim.
“Kita terus bersinergi dengan Pemprov Jawa Timur agar alokasi anggaran ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” lanjut Sri Untari menekankan pentingnya pengawasan bersama.
Dia menambahkan bahwa besarnya alokasi dana tersebut bahkan telah melampaui batas minimal 20 persen yang diamanatkan secara nasional. DPRD Jatim memastikan penggunaan anggaran tersebut terdistribusi secara efektif dan tepat sasaran.
“Kalau anggarannya sebesar itu, berarti memang perhatian dari pemerintah sangat serius,” tegas Sri Untari.
Sri Untari juga berharap, dengan anggaran sebesar itu, tidak boleh lagi ada pungutan liar di sekolah-sekolah, khususnya yang menyasar siswa dari keluarga kurang mampu. Pendidikan harus benar-benar menjadi hak publik yang dijamin negara.
“Maka, anak-anak harus bisa sekolah dengan nyaman tanpa pungutan aneh-aneh,” pungkasnya. (RJ1/RED)
