Literasi Jaminan Sosial Perlu Diperkenalkan di Sekolah sebagai Investasi Kesadaran untuk Masa Depan

‎SURABAYA (RadarJatim.id) –– Pemerintah mulai menanamkan kesadaran pentingnya perlindungan sosial sejak usia sekolah. Hal itu dilakukan melalui modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan tema “Jaminan Sosial untuk Masa Depan yang Lebih Cerah”.
‎
‎Generasi muda pun diperkenalkan pada konsep Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai upaya membangun karakter pelajar yang memahami arti gotong royong, kepedulian sosial, dan tanggung jawab bersama.

‎‎Menurut drg Elyasani Irwanti, pengamat jaminan sosial dan pemerhati kebijakan BPJS Ketenagakerjaan, langkah ini merupakan investasi kesadaran sosial yang sangat penting.
‎
‎“Literasi adalah kemampuan memahami dan memaknai informasi agar seseorang bisa hidup cerdas, kritis, dan mandiri. Karena itu, pemberian literasi jaminan sosial harus dimulai sejak dini agar anak-anak memahami, bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan sosial, sekaligus memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi di dalamnya,” ujar  Ella, sapaan akrabnya, di Surabaya, Jumat (10/10/2025).
‎
‎Modul P5 yang diluncurkan pada 11 Desember 2023, lanjutnya, menjadi bagian dari Kurikulum Merdeka. Melalui pendekatan kontekstual, pelajar diajak mengenal bentuk-bentuk perlindungan sosial, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
‎
‎“Misalnya, siswa dari keluarga kurang mampu mendapat perlindungan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI-JK) dari BPJS Kesehatan. Sedangkan siswa magang atau PKL bisa didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan agar terlindungi dari risiko kecelakaan kerja,” jelas Ella.
‎
‎Ia menilai, langkah edukatif semacam ini bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membentuk kesadaran sosial. Ketika anak-anak memahami makna perlindungan sosial, mereka akan tumbuh menjadi individu yang empatik, bertanggung jawab serta menghargai solidaritas antarsesama.
‎
‎“Inilah nilai luhur Pancasila yang sesungguhnya, yakni gotong royong untuk saling melindungi,” katanya.
‎
‎Namun, Ella menekankan pentingnya transparansi dan peningkatan layanan dari lembaga pengelola jaminan sosial agar literasi ini tidak berhenti pada teori.
‎
‎”Pelajar harus belajar dari contoh. Jika lembaga penyelenggara mampu menunjukkan keterbukaan dan integritas, kepercayaan publik akan tumbuh dan pendidikan nilai sosial ini menjadi nyata,” ujarnya.
‎
‎Menurutnya, literasi jaminan sosial di sekolah ibarat menanam benih kesadaran kolektif. Hasilnya mungkin belum terlihat hari ini, tetapi ketika generasi muda memasuki dunia kerja, mereka akan memahami pentingnya perlindungan sosial dan dengan sukarela berpartisipasi di dalamnya.
‎
‎“Begitulah cara membangun bangsa yang kuat, bukan hanya lewat ekonomi namun  juga lewat empati sosial,” tambahnya.
‎
‎Ke depan, Ella berharap, pemerintah dan lembaga jaminan sosial terus memperkuat sinergi. Sosialisasi ke sekolah-sekolah harus diperluas agar Modul P5 tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mengakar sebagai bagian dari pendidikan karakter nasional.
‎
‎“Ketika literasi jaminan sosial tertanam sejak bangku sekolah, kita sedang menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, juga matang secara sosial,” pungkas dokter Ella. (kim)
‎