KEDIRI (RadarJatim.id) – Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PKB, KH An’im Falachuddin Markus atau Gus An’im, menyoroti masih terbatasnya dukungan negara terhadap lembaga rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan pecandu narkoba di Kabupaten Kediri.
Ia meminta agar bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Pondok Singgah dan Pesantren Rehabilitasi Mental Sapu Jagad tidak bersifat spontan, melainkan rutin dan berkelanjutan untuk menjawab persoalan sosial yang nyata di daerah.
“Masalah ODGJ dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kediri ini nyata. Pondok seperti Sapu Jagad sudah lama menjadi penyangga ketika negara belum sepenuhnya hadir,” kata Gus An’im, Selasa (23/12/2025).
Gus An’im mengapresiasi langkah Kemensos yang merespons cepat usulan pemberian bantuan media sosial (medsos) bagi warga pondok. Namun, dari 49 warga binaan yang terdata, baru 12 orang yang mendapatkan bantuan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan di lapangan dengan skema bantuan yang tersedia.
“Warga pondok ini makan setiap hari, dirawat setiap hari, dibina setiap hari. Kalau bantuannya hanya sesekali, tentu tidak sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Pondok Singgah dan Pesantren Rehabilitasi Mental Sapu Jagad terletak di Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.
Pondok yang berdiri sejak 1990 dan diasuh Kyai Anom Agus Tuhfatun Nafi (Gus Nafi) itu selama ini menjadi rujukan masyarakat dalam menangani ODGJ dan pecandu narkoba yang belum tertangani fasilitas resmi pemerintah.
Dengan pendekatan spiritual dan sosial, pondok tersebut melakukan rehabilitasi melalui salat berjamaah, istighosah, pembinaan kepribadian, serta pendampingan intensif agar warga binaan bisa kembali hidup mandiri dan diterima masyarakat.
Gus An’im menilai keberadaan pondok rehabilitasi swadaya seperti Sapu Jagad justru meringankan beban pemerintah daerah.
“Kalau pondok-pondok ini tidak ada, maka persoalan ODGJ dan pecandu narkoba akan sepenuhnya menjadi beban Pemkab Kediri. Karena itu, sudah semestinya ada dukungan negara yang berkelanjutan,” tegasnya.
Ia berharap Kemensos menjadikan pondok rehabilitasi di daerah sebagai mitra strategis dalam kebijakan penanganan masalah sosial, bukan sekadar penerima bantuan insidental.
“Ini bukan sekadar soal bantuan, tapi soal kehadiran negara menjawab persoalan sosial di daerah,” pungkas Gus An’im. (rul)
