JENEWA (RadarJatim.id) – Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi menyerukan agar World Trade Organization (WTO) menjadi bagian solusi dalam mengatasi berbagai krisis yang dihadapi dunia saat ini, yaitu ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan keamanan. Semua anggota diminta dapat menjalankan fungsi WTO dan sepenuhnya menerima manfaat dari sistem perdagangan multilateral.
Penegasan itu disampaikan dalam rekaman pernyataan umum pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO yang diselenggarakan pada 12–15 Juni 2022 di Jenewa, Swiss.
“Indonesia ingin berkontribusi untuk memajukan negosiasi pertanian. Pertanian tetap menjadi pilar ekonomi penting bagi banyak anggota WTO, khususnya negara berkembang dan negara kurang berkembang ((least developed countries/LDCs). Anggota WTO perlu mengatasi isu-isu krusial, termasuk ketahanan pangan, kesejahteraan, dan pembangunan perdesaan,” tegas Mendag Lutfi.
Sebelum pembukaan KTM ke-12 WTO, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko B. Witjaksono, mewakili MendagLutfi, memimpin pertemuan Kelompok G33 di Jenewa, Minggu (12/6/2022).
Sebagai Koordinator Kelompok G33, Indonesia mendorong agar semua anggota G33 terus memperkuat persatuan dan solidaritas dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan LDCs guna mencapai hasil yang adil dan seimbang dalam perundingan pertanian pada KTM ke-12 WTO.
“Para anggota G33 sepakat, bahwa isu ketahanan pangan dan pertanian menjadi paket kebijakan pada KTM ke-12 WTO. Beberapa isu prioritas lainnya, di antaranya ketahanan pangan, stok panganuntuk ketahanan pangan, dan Special Safeguard Mechanism sebagai instrumen perlindungan kepada petani kecil saat terjadinya lonjakan impor,” ujarnya.
Kelompok G33, katanya, berkepentingan untuk mengawal isu tersebut karena berpengaruh terhadap kebutuhan stok pangan serta ketahanan pangan.
Dalam rekaman pernyataannya, Mendag Lutfi juga menyampaikan, bahwa sistem perdagangan multilateral memiliki peran untuk mempromosikan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), salah satunya terkait subsidi perikanan yang dapat mencegah kerusakan laut yang lebih parah.
Indonesia, lanjut Mendag Lutfi, setuju bahwa prinsip dasar disiplin perikanan adalah untuk memastikan pengurangan yang signifikan dari subsidi berbahaya yang berkontribusi pada penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, tidak diatur (IUUF).
Namun demikian, disiplin tersebut tidak boleh mengabaikan tujuan pembangunan negara-negara yang mengandalkan perikanan rakyat dan skala kecil untuk ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan.Berbicara mengenai Penangguhan Kekayaan Intelektual pada persetujuan Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(TRIPs), Mendag Lutfi menegaskan pentingnya responsWTO terhadap pandemi.
“Kita harus menunjukkan, bahwa WTO dapat mengatasi hambatan utama terhadap akses universal dan setara untuk vaksin Covid-19, barang penting, dan teknologi. Untuk itu, saya percaya TRIPs Waiver harus menjadi bagian utama dari jawaban WTO kepadadunia dalam penanganan pandemi,”kata Mendag Lutfi. (sto)
