SIDOARJO (RadarJatim.id) Peningkatan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo dari 14,8 persen pada tahun 2021 menjadi 16,1 persen pada tahun 2022 lalu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Drg. Syaf Satriawarman, Sp.Pros, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa sebagai bentuk keseriusan Pemkab Sidoarjo telah menggerakan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menurunkan angka stunting.
“Kalau DP3AKB lebih mementingkan perubahan perilaku,” kata Drg, Syaf Satriawarman, Selasa (25/07/2023).
OPD lainnya, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Dinas Pekerjaan Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DP2CKTR), Dinas Pangan dan Pertanian (DPP), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo.
Dikatakan oleh Syaf Satriawarman bahwa pihaknya akan menguatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bertugas melaksanakan deteksi dini faktor resiko stunting serta melakukan upaya meminimalisir atau mencegah pengaruh apabila terdapat faktor resiko stunting di suatu keluarga.
“Kami hanya mencatat, berapa banyak kasus (stunting, red) yang ada di desa. Kemudian kami sampaikan melalui rembuk-rembuk stunting, baik itu di kecamatan maupun di kabupaten,” katanya.
Apabila terjadinya stunting yang disebabkan kekurangan gizi, maka TPK akan memberikan rekomendasi kepada Dinkes agar keluarga resiko stunting diberikan penambahan gizi. Begitu juga kalau ada keluarga yang kekurangan pangan, maka direkomendasikan kepada Dinsos agar mendapatkan bantuan pangan.
Ia merasa optimis bahwa melalui kerja bersama semua OPD dan masyarakat, Pemkab Sidoarjo akan mampu menurunkan angka stunting dari 16,1 persen menjadi dibawah 14 persen pada tahun 2023 ini.
“Agustus ini ada penimbangan lagi, insya’ Allah turun. Dan penurunan itu bisa dibawah 14 persen,” ucapnya. (mams)
