JAKARTA (Radarjatim.id) Aktivis anti korupsi, Natalia Soebagjo menilai keberhasilan Menteri BUMN Erick Thohir dalam melaporkan, mengusut dan mengungkap perusahaan negara yang bermasalah patut diberikan apresiasi tinggi. Menurutnya, kepemimpinan seperti Erick yang tegas dan berani dalam menyelesaikan berbagai permasalahan menahun di BUMN sangat jarang ditemui.
“Jarang sekali ada pimpinan yang berani mau melakukan itu,” ujar Natalia dalam Visi Integritas Forum – AKHLAK BUMN: BERSIH-BERSIH KORUPSI MENUJU BUMN BERINTEGRITAS DAN KOMPETEN, Selasa, (18/01).
Seperti diketahui, keberanian dan ketegasan Erick terlihat saat beberapa waktu lalu melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi di tubuh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, terkait penyewaaan pesawat berjenis ATR 72-600. Mantan Presiden Inter Milan ini juga menyerahkan segala alat bukti dan kelengkapannya berupa hasil audit yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Tak hanya itu, Erick juga berhasil mengungkap dua kasus mega skandal korupsi yang terjadi di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT ASABRI (Persero). Dimana dari dua kasus korupsi tersebut, negara mengalami kerugian hingga Rp 39,58 triliun. Berkat ketegasannya tersebut, Erick yang juga Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) kerap mendapatkan teror dan ancaman dalam kehidupan sehari-hari.
Lebih lanjut, Natalia mengatakan keberhasilan Erick hari ini adalah hasil gebrakan dan trobosan yang dilakukan sejak awal diamanahkan menjadi Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo. Di mana Ia berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di tubuh BUMN.
Termasuk, membersihkan kementerian, perusahaan dan anak usaha dari oknumoknum tidak bertanggung jawab yang merugikan bangsa dan negara. “Saya kira langkah awal yang telah dimulai merupakan langkah yang baik. Sekarang mulai terlihat titik terang bahwa 90% perusahaan sudah menerapkan ISO 37001,” tutur Natalia.
ISO 37001 sendiri merupakan sebuah standar yang mengatur tentang sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP. Di mana, sejak 2019 kementerian BUMN berupaya untuk memiliki sertifikat tersebut agar perusahaan secara eksplisit menunjukkan komitmen terhadap anti penyuapan.
Dengan ini juga, perusahaan bisa menuntut setiap pihak yang berhubungan untuk menjalankan komitmen serupa. Terakhir, Natalia mengatakan penerapan SMAP semakin mempertegas upaya Erick dalam menyehatkan sekaligus membersihkan BUMN. Menurutnya, Erick juga sangat layak menjadi orang nomor satu di Kementerian BUMN dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance.
“Tetapi Pak Erick dengan latar belakang bisnis mengerti betul makna dari kredibilitas. Ini langkah bagus,” tutup Natalia yang juga Perwakilan PPM Pusat Etika dan Budaya Organisasi Soedarpo Sastrosatomo (PEBOSS). (RJ1/RED)
