GRESIK (RadarJatim.id) – Komisi III DPRD Gresik mendorong pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memperkuat sinergi antar-OPD dalam pembangunan jalan dan jembatan. Hal itu agar pembangunan dua infrastruktur itu bisa lebih ramah lingkungan.
Hal itu terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Pembangunan Jalan dan Jembatan Ramah Lingkungan bagi masyarakat di Ruang Komisi III DPRD Gresik, Kamis (27/1/2022).
Ada dua orang narasumber dihadirkan, yakni Ketua dan anggota Komisi III DPRD Gresik Asroin Widyana dan Taufiqul Umam. FGD diikuti sejumlah perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya, DPUTR, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CK PKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Bagian Hukum Pemkab Gresik.
FGD diawali penjelasan oleh Taufiqul Umam. Politisi asal Partai Gerindra itu memaparkan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Gresik. Ia menyebut panjang jalan di Kabupaten Gresik sepanjang 1.194 kilometer, terdiri atas jalan nasional, provinsim dan kabupaten. Khusus jalan kabupaten sepanjang 567 kilometer.
Taufiqul menyebut pembangunan infastruktur yang dilakukan oleh Pemkab Gresik sudah sesuai kaidah dan peraturan. Ada UKL/UPL bahkan analisis dampak lingkungan (Amdal). Namun, implementasi di lapangan kerap tidak sesuai. Bahkan, OPD seakan cuek. Akibatnya, masyarakat ngrundel.
“Jangan sampai punya image membangun tidak memikirkan dampak lingkungan dan dampak sosial. Sehingga pembangunan dilakukan tapi keresahan masih muncul,”katanya.
Ia mencontohkan keresahan masyarakat akibat kemacetan lalu lintas karena adanya pembangunan jalan atau jembatan. “Perjalanan Panceng-Gresik butuh 2 jam seharusnya cuma 45 menit. Padahal tahapan telah dilakukan , tapi tidak diindahkan oleh kontraktor. Sedang OPD diam,”tegasnya.
Kondisi itu dikarenakan antar OPD tidak ada sinergi. Bekerja sendiri-sendiri. Kalau ada sinergi antar OPD, Ia haqul yakin dampak sosial tidak terlalu berat. “Karena aktivitas (pembangunan jalan atau jembatan) masyarakat tetap bisa berjalan normal,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Gresik Asroin Widyana menyoroti alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Gresik terasa ganjil. Sebab, kurun waktu 3 tahun terakhir semakin turun. Ia menyebut pada 2020 sebesar Rp 134 miliar. Kemudian, tahun berikutnya turun menjadi Rp 129 miliar. Dan, tahun ini semakin anjlok menjadi hanya Rp 106 miliar.
“Tiga tahun tidak naik, tapi justru menurun. Apakah jalan dan jembatan tidak urgent. Sebab, tidak linier di RPJMD dan Nawa Karsa,” ujar Asroin dengan nada tanya.
Seharusnya, kata politisi Partai Golkar ini, anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik melakukan alokasi anggaran 60 persen untuk anggaran khusus jalan dan jembatan. Sisanya, 40 persen untuk kebutuhan Cipta Karya, peningkatan SDM dan lainnya.
Sebab, dengan komposisi saat ini, kata Asroin, alokasi anggaran sangat jauh melenceng.
“Karena tidak linier dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” tegasnya. Asroin mengatakan, pihaknya di parlemen hanya bisa mendorong pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk lebih memperhatikan skala prioritas. “Ini menjadi prioritas harus menjadi kajian DPUTR,”tegas Ketua Komisi bidang pembangunan itu. (rj2)
