SIDOARJO (RadarJatim.id) Lebih dari 50 orang dari berbagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan berbagai organisasi lainnya berkumpul serta berdiskusi di Centra Kuliner jalan raya Gajah Mada, Kecamatan Sidoarjo, Rabu (17/02/2022) malam.
Achmad Shodiq, Sekretaris Baladhika Karya Jawa Timur (BK Jatim) mengatakan bahwa selama 1 tahun kepemimpinan duet Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi belum menunjukkan kinerja yang bagus.
Sebagaimana janji-janjinya saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo tahun 2020 yang lalu dengan 17 program kerja Sidoarjo Mas.
“Tidak ada satu pun dari 17 program kerja Sidoarjo Mas yang terealisasi dalam setahun pemerintahannya,” katanya.
Bahkan Bupati Sidoarjo, Achmad Muhdlor lebih sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan pernyataan-pernyataan yang kontroversional sehingga menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat.
Seperti halnya yang terjadi akhir-akhir ini, dimana Bupati Achmad Muhdlor mengeluarkan pernyataan bahwa dari 18 kecamatan yang di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 15 kecamatan yang terafiliasi paham radikalisme.
“Pernyataan Bupati (Sidoarjo,red) telah menimbulkan kegaduhan dan ketakutan ditengah-tengah masyarakat,” jelas pria yang berprofesi sebagai pengacara itu.
Sementara itu, Ahmad Sujani yang menjadi koordinator acara tersebut menuturkan bahwa selain pernyataan Bupati Sidoarjo, Achmad Muhdlor tentang radikalisme yang hingga kini menjadi kontroversi.
Ada beberapa permasalahan-permasalahan terkait pemenuhan hak masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang jauh dari kata layak.
“Seperti pemberhentian secara sepihak dari Bupati Sidoarjo terkait UHC (Universal Health Coverage,red) yang belum genap berjalan setahun,” tuturnya.
Padahal menurut pria yang akrab disapa Ndan Jani itu, program UHC sangat membantu masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo.
Diterangkan oleh Ndan Jani bahwa dalam forum diskusi tersebut juga muncul kritikan terkait buruknya kondisi jalan-jalan yang berada diwilayah Kabupaten Sidoarjo sehingga menghambat mobilitas masyarakat.
“Hampir disetiap kecamatan, banyak jalan rusak. Dan banjir apabila hujan turun,” terangnya.
Dalam diskusi tersebut telah didapatkan kesimpulan bahwa selama setahun pemerintahan Bupati Sidoarjo Achmad Muhdlor belum mampu berbuat apa-apa dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, pihaknya akan segera melayangkan surat audiensi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo terkait hasil diskusi dengan berbagai elemen masyarakat tersebut.
Serta akan melakukan aksi unjukrasa besar-besaran, apabila Achmad Muhdlor tidak mampu menjelaskan pernyataannya tentang isu radikalisme karena sudah membuat warga Sidoarjo dalam ketakutan.
“Selain itu, kami akan melakukan langkah-langkah hukum terkait pernyataan Bupati Sidoarjo tentang radikalisme,” pungkasnya. (mams)
