SURABAYA (RadarJatim.id) — Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memaparkan tujuh prioritas pembangunan Jatim pada 2023 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Selasa (19/4/2022).
Tujuh Prioritas tersebut menurut Khofifah, sudah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional 2023.
“Ketujuh prioritas pembangunan Jatim pada 2023 tidak lepas dari nilai-nilai Nawa Bhakti Satya yang menjadi ruh pembangunan di Jatim,” jelasnya.
Ketujuh prioritas pembangunan Jatim pada 2023 yaitu, pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata, penguatan konektivitas antarwilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.
Kemudian peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
Selanjutnya peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumberdaya energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, dan terakhir adalah peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut ia juga menyampaikan, perekonomian Jawa Timur mulai membaik dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,57 persen. Ini seiring dengan melandainya kondisi pandemi Covid-19. Jatim berhasil memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi pulau Jawa sebesar 25,01 persen, dan kontribusi terhadap total perekonomian di Indonesia dengan kontribusi sebesar 14,48 persen.
“Pada 2023, perekonomian Jatim kami target tumbuh sebesar 3,45 sampai 5,15 persen,” jelas Khofifah.
Sejalan dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19, realisasi investasi Jawa Timur 2021 juga terangkat bahkan menjadi yang tertinggi selama 5 tahun terakhir. Capaian kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Pada Tahun 2021 sebesar Rp52,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 27 triliun. (edo)
