GRESIK (RadarJatim.id) — Empat pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi terbuka (Selter) eselon II, Kamis (9/2/2023) hari ini resmi dilantik Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama dengan pejabat administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
Empat pejabat eselon II hasil seleksi terbuka itu adalah Agung Endro Dwi Setyo Utomo menduduki Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Sri Subaedah sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dhiannita Tri Astuti menempati posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), sedangkan Titik Ernawati menjabat sebagai Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPP PA).
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, setelah ini pejabat yang sudah dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan cepat. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pesan Bupati Yani, ada beberapa isu nasional yang harus secepatnya diselesaikan.
“Isu nasional itu di antaranya pengendalian Inflasi, investasi dan bagaimana menurunkan angka stunting. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama,” tegas Bupati Gresik yang akrab disapa Gus Yani.
Bupati Yani menyebut, di Kabupaten Gresik angka stunting semula dari 24 persen pada 2022 turun menjadi 10 persen. Meski posisinya sudah jauh manuru, lanjut Gus Yani, semua jajaran tidak boleh lengah dan harus terus diturunkan semaksimal mungkin. Selain itu kematian ibu dan anak juga menjadi potret pemerintah pusat.
“Dibutuhkan koordinasi bersama teman-teman media, bagaimana terobosan dan inovasi yang dikembangkan sejumlah Puskesmas di Kabupaten Gresik. Ini menjadi contoh spirit dan keteladanan Puskesmas yang lain,” katanya.
Lebih lanjut bupati mengatakan, isu yang lain disebut Presiden Jokowi, tidak ada lagi investasi yang terlambat, harus dicari solusi dan permasalahannya apakah ini disebabkan adanya data yang kurang siap atau faktor penyebab lainnya.
“Loyalitas menjadi ornamen dalam melaksanakan pekerjaaan, jadikan energi untuk dijalankan. Sebab loyalitas menjadi penghubung dalam organisasi dari bawah sampai atas,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, lanjut bupati, sampah juga menjadi persoalan, bagaimana pengurangan sampah di wilayah Gresik Selatan terintegrasi di TPA Belahanrejo. Setelah itu TPA Ngipik kita tangani bersama bagaimana sampah itu tidak sampai dibawa ke kota.
Menurut bupati, hari ini isu yang ditanya oleh masyarakat yaitu infrastruktur. Dikatakan, pengendalian banjir sudah dilakukan. Sekarang ada lagi juga keluhan masyarakat, yaitu kerusakan jalan.
“Anggaran Rp 300 miliar khusus untuk infrastruktur, jangan sampai ada keterlambatan terkait lelang. Anggaran ini harus digunakan semaksimal mungkin, kita prioritaskan dan harus bisa terealisasi di tahun 2023,” pesannya.
Turut mendampingi Bupati Gresik, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gresik Khusaini. (sto)
