SIDOARJO (RadarJatim.id) Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS) menerima curahan hati (curhat) dari Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) saat berkunjung di Pos Damkar Waru, Kecamatan Waru, Senin (19/06/2023).
Dihadapan BHS, para Petugas Damkar di Pos Waru menyampaikan bahwa selama ini mereka mendapatkan honor dari Pemkab Rp 2.000.000 setiap bulannya.
“Honor kami setiap bulan Rp 2 juta, pak,” kata Ali Basuki, salah satu Petugas Damkar di Pos Waru yang diiyakan oleh rekan-rekannya.
Selain itu, mereka juga mengeluh terkait minimnya fasilitas penunjang dalam melaksanakan tugas-tugasnya saat ada bencana kebakaran, seperti Alat Pelindung Diri (APD), Handy Talky (HT) atau alat komunikasi serta beberapa alat lainnya.
Dari tujuh orang Petugas Damkar di Pos Waru hanya tersedia 5 unit helm, 3 set jaket pelindung tubuh dari kobaran api dan HT hanya ada 2 buah saja.
“Ya begini ini kondisinya. Tapi karena adanya cuma ini, ya dipakai saja,” kata Ali Basuki sambil menunjukkan sepatu boot yang sobek memanjang dibagian belakangnya.
Bahkan menurut Ali Basuki, dirinya terpaksa harus teriak-teriak saat berkoordinasi dengan rekan-rekannya ketika sedang bertugas melakukan pemadaman, karena HT yang tersedia hanya 2 buah saja.
“Idealnya ada empatlah. Kalau semua armada keluar bersama dan bertugas dilokasi yang sama, maka tidak harus teriak-teriak kalau melakukan koordinasi,” imbuhnya.
Mendengar keluhan Petugas Damkar di Pos Waru itu, BHS langsung memberikan respons dengan memberikan bantuan 2 buah HT sebagai alat komunikasi dan koordinasi ketika sedang bertugas melakukan pemadaman kebakaran.
“Wah bahaya itu. Koordinasi antar personel Damkar saat bertugas itu penting. Kalau gitu HT-nya saya belikan deh. Dua unit ya,” ucap BHS kepada Petugas Damkar di Pos Waru.
Politisi Partai Gerindra itu juga prihatin dengan kondisi para Petugas Damkar tersebut. Selain honornya yang sangat kecil, mereka juga tidak dilindungi dengan asuransi jiwa.
Menurut BHS bahwa selayaknya para petugas Damkar ini difasilitasi secara optimal agar kualitas kinerja mereka juga maksimal. “Selain soal keselamatan petugas, ini juga soal keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat saat terjadinya kebakaran. Kalau petugasnya saja sudah merasa tidak aman, tentu akan berimbas pada obyek yang akan dipadamkan,” terang anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.
Ketua Dewan Penasehat DPR Partai Gerindra Jatim ini akan meminta kepada anggota Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo untuk memperjuangkan nasib para Petugas Damkar tersebut.
“Di Basarnas itu gajinya sekitar Rp 7 juta, sedangkan mereka mau kok digaji sesuai UMR atau sekitar Rp 4 juta. Saya akan meminta teman-teman di fraksi (Gerindra, red) terkait hal ini. Daripada Silpa (APBD 2022, red) Rp 500 milyar, kan bisa dipakai untuk mensejahterakan mereka,” pungkasnya. (mams)
