SIDOARJO (RadarJatim.id) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sidoarjo akan segera mencairkan dana Bantuan Partai Politik (Banpol) tahun 2023 untuk peraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo.
“Insya’ Allah minggu depan sudah kami cairkan,” kata Dr. H. Mustain Baladan, M.Pd.I, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, Jum’at (07/07/2023).
Dikatakan oleh Mustain bahwa dana Banpol tersebut hanya bisa direalisasikan sebesar Rp 5 ribu per suara atau setengah dari yang diputuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2023, yaitu sebesar Rp 10 ribu per suara.
Karena hingga saat ini, dana Banpol sebesar Rp 10 ribu per suara itu belum mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Timur (Jatim). “Belum ada persetujuan dari Gubernur (Jatim, red). Jadi soal besarannya, kami mengacu pada APBD (Sidoarjo, red) tahun lalu,” katanya.
Realisasinya dana Banpol yang hanya separuh dari nilai yang diajukan mendapatkan tanggapan beragam dari partai politik (parpol) yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
H. Khoirul Anam, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sidoarjo tidak mempermasalahkan besaran anggaran yang direalisasiakan, walaupun nilainya tidak sebesar yang diajukan dalam APBD Sidoarjo 2023 ini.
“Kalau aturannya seperti itu, ya tetap akan kami terima. Dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan berkas-berkas laporan penggunaan dana tersebut dengan baik dan tepat waktu,” ujarnya.
Sementara itu, tanggapan berbeda ditunjukkan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Sidoarjo, Sujayadi menyesalkan realisasinya dana Banpol yang hanya Rp 5 ribu per suara atau separuh dari jumlah yang dialokasikan dalam APBD 2023.
Bahkan ia menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tidak sepenuh hati dalam memperjuangkan dana Banpol yang sudah dialokasikan di APBD 2023 sebesar Rp 10 ribu setiap suara dukungan rakyat pada parpol.
“Saya sangat menyesalkan hal itu. Padahal kami sudah kerja keras untuk menyelesaikan laporan penggunaan dana Banpol di tahun sebelumnya, tapi hasilnya seperti ini,” tegasnya.
Menurut Jayadi bahwa sudah seharusnya Pemkab Sidoarjo melakukan lobi-lobi secara intens agar Gubernur Jatim mengeluarkan dokumen persetujuan alokasi dana Banpol tersebut.
Apalagi masih ada kemungkinan bagi parpol di Kabupaten Sidoarjo untuk mengembalikan separuh dari dana Banpol tahun anggaran 2022 yang sudah mereka terima dan telah terlanjur dibelanjakan.
“Kalau tahun ini kita hanya dapat Rp 5 ribu. Tetapi kita masih harus mengembalikan dana Banpol 2022 ke kas daerah sebesar Rp 5 ribu juga, terus kita dapat apa? Padahal, itu bukan kesalahan parpol. Harusnya ditahun ini dicairkan penuh,” keluhnya.
Walaupun begitu, pihaknya masih berharap bahwa persetujuan dari Gubernur Jatim itu akan turun sebelum berakhirnya masa tahun anggaran 2023 ini.
“Info yang kami terima dari Bakesbangpol, dana Banpol tahun ini akan dikeluarkan dalam dua tahap. Ini berarti masih ada kemungkinan persetujuan (Gubernur Jatim, red) itu turun,” imbuhnya.
Terkait pengembalian kelebihan dana Banpol tahun 2022, ia mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait tata caranya. “Belum, kami belum paham soal mekanismenya,” pungkasnya.
Perlu diketahui bahwa ditahun anggaran 2022 lalu, APBD Sidoarjo sudah mengucurkan anggaran sebesar Rp 10,6 miliar pada 9 parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Rinciannya untuk PKB sebesar Rp 3,09 miliar (16 kursi), PDI Perjuangan sebesar Rp 1,88 Miliar (9 kursi), Partai Gerindra Rp 1,57 miliar (7 kursi) dan PAN Rp 838,6 juta (5 kursi).
Sedangkan PKS sebesar Rp 742 juta (4 kursi), Partai Golkar sebesar Rp 730 juta (4 kursi), Partai Demokrat sebesar Rp 551 Juta (2 kursi), Partai Nasdem Rp 368,9 juta (4 kursi) dan PPP yang punya 1 kursi di DPRD Kabupaten Sidoarjo hanya mendapatkan Rp 290 juta. (mams)
