SIDOARJO (RadarJatim.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa restoran dan rumah makan, Jum’at (25/08/2023).
Terlihat Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Bambang Riyoko dan Ketua Komisi B, Bambang Pujianto didampingi beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) BPPD Sidoarjo sedang memeriksa alat perekam transaksi elektronik di salah satu restoran.
Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto mengatakan bahwa sidak dilakukan sebagai upaya untuk optimalisasi pajak restoran dan rumah makan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo.
Karena di beberapa restoran dan rumah makan belum menyetorkan pajak pendapatannya sesuai dengan regulasi yang ada, meskipun BPPD Sidoarjo sudah memasang sejumlah alat perekam transaksi elektronik.
”Masih ditemukan beberapa restoran yang berbuat curang,” katanya.
Apalagi tidak semua restoran dan rumah makan yang ada di Kabupaten Sidoarjo belum terpasang alat perekam transaksi secara elektronik. Dari 800 obyek pajak restoran, baru 304 yang terpasang alat perekam transaksi elektronik.
“Alat perekam transaksi ini memang masih terbatas,” ucapnya.
Politisi Partai Gerindra itu berharap agar semua restoran dan rumah makan terpasang alat perekam transaksi elektronik untuk menekan kebocoran PAD Sidoarjo dari sektor pajak.
Agar semua restoran dan rumah makan terpasang alat perekam transaksi elektronik, pihaknya akan mendorong penyediaan anggaran saat pembahasan di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo 2023.
“Kalau memungkinkan, akan kita dorong penyediaan anggaran di PAK APBD (2023, red) atau juga di APBD 2024 nanti,” terangnya.
Menurut anggota dewan dua periode asal Kecamatan Candi itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menetapkan target pendapatan pajak restoran sebesar Rp 90 Milyar di tahun 2023 ini.
“Dan hingga semester pertama, realisasi pendapatan pajak restoran sudah mencapai Rp 46,9 Milyar,” pungkasnya. (mams)
